TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat tinggi Hamas bernama Khalil Al-Hayya mengklaim pihaknya bersedia melakukan gencatan senjata dengan Israel selama 5 tahun atau lebih dengan satu syarat.

Syarat itu ialah solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967.

Al-Hayya menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan kantor berita asal Amerika Serikat (AS), Associated Press, pada hari Rabu, (24/4/2024).

Kata dia, Hamas akan “meletakkan senjatanya” dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan.

Akan tetapi, media AS itu memperkirakan Israel tak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu.

Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023.

Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina.

Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas.

Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan Tepi Barat.

“Sebuah negara Palestina yang sepenuhnya berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional,” kata Al-Hayya kepada AP di Istanbul, Turki.

Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diingin Hamas itu terwujud.

Baca juga: Konflik Iran-Israel Diprediksi Terus Kerek Harga Minyak Hingga Tembus 89 Dolar AS Per Barel

“Semua pengalaman orang-orang yang berjuang melawan pihak pendudukan, ketika mereka menjadi independen dan mendapatkan hak dan negara mereka, apa yang sudah dilakukan kekuatan ini? Mereka akan berubah menjadi partai politik dan pasukan pertahanan mereka akan berubah menjadi tentara nasional,” ujarnya menjelaskan.

Selama beberapa tahun, Hamas terkadang mengeluarkan sikap moderat dengan menghormati kemungkinan solusi dua negara, yakni adanya Palestina di samping negara Israel.

Akan tetapi, hingga saat ini sikap resmi Hamas ialah menolak segala alternatif selain pembebasan penuh tanah Palestina “dari sungai hingga laut”.