Proposal gencatan senjata terbaru tampaknya mencakup kompromi besar dari Israel, yang berada di bawah tekanan domestik mengenai nasib para sandera dan menghadapi kritik internasional atas krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perang di Gaza.

Israel dilaporkan bersedia menerima pembebasan hanya 33 sandera sebagai ganti warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, dan gencatan senjata tahap kedua yang mencakup “masa tenang berkelanjutan” – sebuah respons baru terhadap permintaan berulang Hamas untuk gencatan senjata permanen.

Dilaporkan juga terbuka untuk membahas kembalinya warga Palestina ke rumah mereka di bagian utara Jalur Gaza, dan penarikan pasukan dari koridor militer yang kini membagi wilayah tersebut.

Pernyataan Hamas

Sementara itu, seorang pejabat senior Hamas mengatakan pada hari Minggu bahwa kelompok tersebut tidak memiliki “masalah besar” dengan rencana gencatan senjata terbaru.

Rencana itu pada dasarnya tetap sama dengan kesepakatan yang digariskan dalam beberapa putaran perundingan yang gagal sejak gencatan senjata selama seminggu gagal pada akhir November 2023.

Baca juga: Sah! AS Tetapkan 5 Unit Militer Israel Lakukan Pelanggaran HAM Berat di Tepi Barat

Dalam beberapa hari terakhir, Hamas telah menyiarkan beberapa video bukti hidup para sandera, sebuah tindakan yang secara luas ditafsirkan sebagai isyarat itikad baik terhadap para mediator.

Namun, seorang pejabat dari kelompok tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Senin bahwa “pertanyaan dan pertanyaan” masih ada, menunjukkan bahwa tanggapan terhadap proposal terbaru tersebut mungkin tidak akan segera diberikan.

Bahkan, ketika harapan kembali tumbuh bahwa perundingan antara Israel dan Hamas akhirnya bisa berhasil, setidaknya 30 orang tewas dalam serangan udara di Rafah.

Sebagai informasi, para menteri PM Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka berdebat mengenai apakah akan melanjutkan gencatan senjata, dengan anggota koalisi sayap kanan mengancam akan mundur dari pemerintahan jika Israel terlihat “menyerah” pada tuntutan Hamas.

Para pejabat Israel tampak semakin khawatir bahwa pengadilan pidana internasional akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara tersebut, seiring meningkatnya tekanan atas perang di Gaza.

Baca juga: Houthi Tembak 2 Kapal Perusak AS dan 2 Kapal Israel, Dibantu Angkatan Laut dan Udara Yaman

Para pejabat Israel dalam beberapa hari terakhir merujuk pada penyelidikan ICC yang diluncurkan tiga tahun lalu terhadap kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan militan Palestina sejak perang Israel-Hamas tahun 2014.

Investigasi ini juga mengamati pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan yang diinginkan Palestina untuk menjadi negara masa depan mereka.

Sebelumnya, sekitar 1.200 warga Israel terbunuh dan 250 lainnya disandera dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Lebih dari 34.000 warga Palestina tewas dalam operasi pembalasan Israel di Gaza, yang menyebabkan warga sipil putus asa tanpa layanan kesehatan, makanan atau air, dan membuat sebagian besar wilayah pesisir menjadi reruntuhan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel