Gerakan Mahasiswa Pro Palestina di AS dan Eropa Menjadi Kekuatan Baru Perjuangan Palestina, Kekuatan Soft Power yang Semakin Besar

TRIBUNNEWS.COM- Gelombang protes mahasiswa AS yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mendukung Gaza telah menjadi soft power bagi Palestina yang semakin hari kekuatannya semakin membesar.

Sebuah artikel ditulis oleh analis The Cradle, Mohamad Hasan Sweidan berjudul Intifada Mahasiswa AS: Kekuatan Lunak Baru Palestina.

Pada tanggal 18 April, mahasiswa Universitas Columbia di New York melakukan aksi duduk-duduk di halaman kampus, memprotes hubungan keuangan lembaga Ivy League dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pendudukan Israel di Palestina dan perang brutalnya di Gaza.

Demonstrasi dengan cepat menyebar ke universitas-universitas terkemuka AS lainnya, termasuk New York University, Yale, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan University of North Carolina, seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk diakhirinya perang dan dukungan terhadap negara pendudukan.

Gelombang aktivis mahasiswa AS dan mahasiswa global yang semakin meningkat ini sangatlah penting.

Hal ini mewakili efek riak soft power dari Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan kelompok perlawanan.

Dan seperti halnya gerakan mahasiswa AS yang bersejarah dan massal melawan apartheid di Afrika Selatan dan perang Vietnam, kemungkinan besar akan mulai menentang dukungan Amerika terhadap agresi Israel.

Baca juga: Ben-Gvir Serukan kepada Tentara IDF Bunuh Warga Gaza yang Menyerah untuk Mengatasi Masalah Penduduk

Selama beberapa dekade, AS telah menggambarkan Israel sebagai mercusuar demokrasi di kawasan yang didominasi oleh rezim otoriter, dan sering kali menyebut Israel sebagai “satu-satunya negara demokrasi” di Asia Barat untuk membenarkan dukungan mereka yang tak tergoyahkan.

Namun, perubahan persepsi publik baru-baru ini, khususnya di kalangan pemuda Barat, kini semakin menggambarkan Israel sebagai “teroris” dan “penjajah.”

Perubahan besar dalam wacana ini, yang didorong oleh penyebaran informasi dan aktivisme global, akan berdampak signifikan pada entitas Zionis.

Reputasi global Israel telah ternoda ketika Afrika Selatan mengajukan tuntutan genosida terhadap negara tersebut di Mahkamah Internasional (ICJ) awal tahun ini, yang merupakan pertama kalinya Israel menghadapi tuduhan semacam itu pada tingkat ini.

Pada bulan Maret, ICJ menuntut agar Israel mengambil tindakan segera dan efektif untuk memastikan masuknya pasokan makanan penting bagi penduduk Gaza, dengan menekankan kondisi kelaparan parah yang sudah terjadi.

Sebuah pukulan telak bagi 'Merek Israel'

“Soft power” didefinisikan oleh Joseph Nye sebagai “kemampuan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan melalui ketertarikan, bukan paksaan atau tekanan.”

Joshua Kurlantzick, peneliti senior untuk Asia Tenggara di Council on Foreign Relations, berpendapat bahwa “soft power bisa lebih efektif daripada hard power dalam mencapai hasil politik, karena soft power mempengaruhi preferensi pihak lain dibandingkan memaksa mereka untuk berubah melalui paksaan.”

Bentuk pengaruh ini muncul melalui budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang menarik secara universal dan sah secara moral – sehingga lebih sulit untuk dibendung.

Inisiatif “nation branding” atau soft power yang dilakukan Tel Aviv selama berpuluh-puluh tahun di Barat, bertujuan untuk memperkuat gagasan Israel sebagai “satu-satunya negara demokrasi” di Asia Barat yang menganut “nilai-nilai Yahudi-Kristen” yang sama dengan negara barat, yang bertujuan untuk membenarkan dukungan tanpa syarat dari Washington untuk negara pendudukan.

Namun, dibutuhkan unjuk kekuatan Palestina untuk membuka cengkraman narasi di Barat. Dalam beberapa minggu setelah Operasi Banjir Al-Aqsa, masyarakat barat untuk pertama kalinya mulai melihat wajah sebenarnya dari Zionisme – yang dilancarkan dalam serangan militer besar-besaran terhadap rumah sakit, universitas, infrastruktur, dan penduduk sipil di Gaza.

Seandainya Tel Aviv tidak bereaksi dengan “kekuatan keras”, sentimen Barat mungkin akan tetap kuat pada Israel.
Sebaliknya, saat ini, masyarakat barat telah berinteraksi secara mendalam dengan pemandangan mengerikan ini dan dengan warga Palestina yang berada di Gaza, sehingga menggalang dukungan “soft power” untuk perjuangan Palestina di seluruh dunia.

Perang di Asia Barat tidak akan mampu mencapai apa yang telah dicapai oleh rekaman di Gaza: Tidak hanya solusi dua negara dan perjuangan Palestina kembali menjadi agenda utama internasional, namun kelayakan proyek kolonial Israel juga sedang dibahas secara luas, dan bahasa yang tidak hati-hati, untuk pertama kalinya dalam sejarah singkat negara bagian itu.

Mengakui Palestina sebagai sebuah negara

Dalam ranah soft power, perlawanan Palestina menempatkan Palestina kembali dalam peta. Saat ini, Spanyol, Irlandia, Malta, Slovenia, dan Norwegia telah menunjukkan kesediaan untuk mengakui Negara Palestina, sebuah perubahan penting yang dipengaruhi oleh krisis kemanusiaan di Gaza dan kegagalan strategis mesin militer Israel yang pernah dibanggakan.

Perkembangan diplomasi ini tidak akan terjadi tanpa adanya Operasi Banjir Al-Aqsa yang memicu peristiwa-peristiwa berikutnya.

Mengutip dua pejabat AS, Axios melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meminta Departemen Luar Negeri untuk “melakukan peninjauan dan menyajikan opsi kebijakan mengenai kemungkinan pengakuan AS dan internasional atas negara Palestina” setelah perang di Gaza.

Meskipun diperkirakan tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, outlet tersebut mencatat bahwa hal ini menandakan kemungkinan perubahan dalam kebijakan luar negeri AS.

Bahkan Inggris, yang bertanggung jawab untuk menetapkan mandat yang mengarah pada pembentukan Israel, telah menyatakan kesiapannya untuk mengakui negara Palestina segera setelah gencatan senjata di Gaza tanpa menunggu selesainya perundingan damai yang berkepanjangan.

Dampak perang Gaza semakin terlihat dari perbedaan hasil pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB: dari rancangan resolusi pada tahun 2014 yang hanya mendapat sedikit dukungan hingga mayoritas kuat yang mendukung keanggotaan penuh Palestina pada bulan April 2024 – dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang memberikan suara berbeda.

Kartu Kekuatan: protes mahasiswa untuk Palestina

Hanya dalam waktu seminggu, ribuan mahasiswa berkumpul dalam protes di seluruh Amerika yang menuntut diakhirinya genosida di Gaza; penghentian bantuan militer AS untuk Israel; divestasi dana universitas dari entitas, perusahaan, dan universitas Israel; dan menjunjung tinggi hak mereka untuk melakukan protes di kampus tanpa menghadapi dampak apa pun.

Selama demonstrasi ini, lebih dari 900 orang telah ditangkap di setidaknya 15 kampus perguruan tinggi di seluruh negeri, dan banyak aktivis mahasiswa yang menjadi sasaran kekerasan oleh pasukan keamanan negara.

Salah satu aspek penting dari demonstrasi ini adalah kehadiran bendera yang dikaitkan dengan gerakan perlawanan seperti Hizbullah Lebanon, yang telah lama dibenci oleh pemerintah AS. Pergeseran ini mencerminkan bagaimana gerakan perlawanan Asia Barat yang dulunya difitnah telah mendapatkan daya tarik moral di kalangan mahasiswa Amerika, sehingga mempengaruhi pola pikir para pemimpin masa depan Amerika.

Di sisi lain, ketika Tel Aviv tidak mendapatkan poin apa pun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kelahiran AS dan terpelajar, menggambarkan protes di universitas tersebut sebagai sesuatu yang “mengerikan” dan menyebut para aktivis mahasiswa – banyak dari mereka adalah orang Yahudi – sebagai “antisemit.”

Tel Aviv memandang protes kampus sebagai ancaman eksistensial jangka panjang bagi Israel, karena khawatir dampak yang mungkin ditimbulkan oleh para influencer muda ini terhadap kebijakan luar negeri AS.

Dengan latar belakang ini, dua perwakilan Negara Bagian New York, yang didukung oleh kedua partai besar dan terutama didanai oleh organisasi Zionis AIPAC dengan dana sekitar $1,329,480 selama siklus pemilu 2022–2024, telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk secara ketat “memantau antisemitisme” di kampus – sebuah langkah dianggap dipengaruhi oleh lobi Israel.

Seruan Dukung Palestina Telah Menggema di Kampus-kampus

Seruan untuk mendukung Palestina telah bergema di luar kampus-kampus di AS, dengan demonstrasi besar-besaran yang kini terjadi di Jerman, Perancis, Italia, Inggris, dan Irlandia – selain di Jepang dan Korea Selatan – yang juga menyerukan diakhirinya konflik Gaza.

Hal ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam jajak pendapat AS sejak perang Gaza dimulai, yang menunjukkan semakin besarnya ketidaksetujuan terhadap konflik di kalangan pemuda Barat, yang mencakup sekitar 20,66 persen populasi AS.

Perang Gaza dan peristiwa-peristiwa regional telah sangat mempengaruhi persepsi mengenai kerentanan Israel. Insiden-insiden seperti operasi perlawanan tanggal 7 Oktober dan serangan balasan Iran pada tanggal 13 April telah mengungkap ketergantungan mutlak Israel pada pemerintah negara-negara Barat – untuk persenjataan dan perlindungan politik – yang kini beralih menggunakan kekuatan untuk meredam kritik.

Oleh karena itu, setiap diskusi mengenai berkurangnya soft power Israel dan gerakan protes global yang dipimpin oleh pemuda harus mengakui dan menghargai kekuatan keras yang ditunjukkan oleh Poros Perlawanan dalam memajukan pembebasan nasional Palestina.

Kemampuan untuk mempengaruhi “melalui ketertarikan” memerlukan legitimasi moral, yang telah hilang dari Israel dengan membunuh lebih dari 34.000 warga sipil di Jalur Gaza, 72 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Memang benar, seiring berjalannya waktu dan berlanjutnya pembantaian yang dilakukan Israel, proyeksi soft power Palestina semakin kuat, sehingga menambah tekanan global terhadap penggunaan hard power yang tidak proporsional oleh Israel.

(Sumber: The Cradle)