Veto Keanggotaan Palestina di PBB, AS Pertimbangkan Angkut Pengungsi Gaza ke Negara Mereka

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS), negara yang berulang kali mengeluarkan veto untuk mencegah diakuinya Palestina sebagai sebuah negara anggota PBB, dilaporkan mempertimbangkan untuk menerima para pengungsi Gaza ke negara mereka. 

Pertimbangan AS itu menyertakan syarat, yakni para pengungsi Gaza itu sudah bisa keluar dari wilayah kantung Palestina yang terkepung ke Mesir.

Baca juga: Ogah Angkat Kaki, AS Perkuat Pangkalan Militer di Suriah: Takut Kembali Dibombardir Proksi Iran

Syarat lainnya adalah, pengungsi Gaza itu memiliki hubungan keluarga dekat dengan warga negara AS atau penduduk tetap AS.

Dikutip dari Anadolu dari lansiran CBS, para pejabat senior lintas badan federal AS dilaporkan telah mendiskusikan implementasi sejumlah pilihan untuk memukimkan warga Palestina dari Gaza yang memiliki keluarga dekat warga negara AS atau penduduk tetap. Hal itu terungkap dari sejumlah dokumen laporan internal pemerintah federal AS.

Menurut laporan itu, salah satu usulan yang mengemuka adalah menggunakan Program Penerimaan Pengungsi AS untuk memberikan status pengungsi pada mereka yang berhasil melarikan diri dari Gaza ke Mesir.

Laporan itu juga menyebut, dibutuhkan koordinasi dengan Mesir untuk mengeluarkan warga Palestina tambahan dari Gaza dan memprosesnya sebagai pengungsi jika mereka memiliki kerabat warga AS.

Pengusiran Secara Halus

Niatan AS ini menimbulkan anasir kalau cara tersebut menjadi pengusiran secara halus terhadap warga Palestina untuk ke luar dari tanah dan rumah mereka.

Israel dan AS secara simultan dan berkelanjutan juga terus menggaungkan pembicaraan seputar masa depan Gaza pasca-perang.

Sementara agresi tanpa pandang bulu Israel terus berlangsung, AS diketahui punya riwayat yang terus menentang upaya-upaya internasional agar Palestina masuk menjadi anggota PBB.

AS pada Kamis (18/4/2024) lalu memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Rancangan resolusi kali ini diperkenalkan oleh Aljazair. Dalam pemungutan suara, rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar Negara Palestina diterima sebagai anggota PBB tersebut mendapat 12 suara setuju, dua abstain, dan satu menolak.

Adapun Palestina telah menyandang status sebagai negara pengamat non-anggota PBB sejak 2012.

Mereka telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB, yang berarti pengakuan atas kenegaraan Palestina.