TRIBUNNEWS.COM - Kekhawatiran para pejabat Israel semakin menjadi bila Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) benar-benar keluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

ICC, yang berbasis di Den Haag, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun terakhir.

Tak hanya itu, ICC juga baru-baru ini menyelidiki tindakan Hamas pada 7 Oktober.

Dikutip dari BBC, ICC mempunyai kekuasaan untuk menuntut dan mengadili individu atas kejahatan paling serius menurut hukum internasional.

Sebelumnya mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin, termasuk Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan panglima perang Uganda Joseph Kony.

Netanyahu menyebut prospek masuknya tokoh-tokoh senior Israel ke dalam daftar buronan merupakan sebuah tindakan yang sangat keterlaluan.

Bahkan, Netanyahu menuduh ICC berusaha melumpuhkan kemampuan Israel untuk mempertahankan diri.

Namun fakta bahwa dia memilih untuk melontarkan komentar publik yang keras menunjukkan bahwa, di balik layar, skenario seperti itu sedang dibahas secara aktif.

Meskipun ICC belum mengkonfirmasi klaim Israel tersebut, ketika Kepala Jaksa Karim Khan KC mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember lalu, pesannya sangat jelas.

Pengacara Inggris mengunjungi lokasi serangan Hamas di desa-desa Israel dekat pagar Gaza, yang ditembus oleh kelompok bersenjata pimpinan Hamas pada tanggal 7 Oktober.

Dia juga bertemu dengan para pemimpin politik, dan melakukan perjalanan ke Ramallah untuk berbicara dengan keluarga korban Palestina tentang pengalaman mereka di Gaza dan Tepi Barat.

Baca juga: Ngadu ke AS, Israel akan Buat Otoritas Palestina Bangkrut jika ICC Tangkap Netanyahu

Dia mengutuk kekerasan yang dialami warga sipil di kedua belah pihak, dan berjanji akan menyelidikinya.

"Semua aktor harus mematuhi hukum humaniter internasional," katanya pada saat itu.

"Jika Anda tidak melakukan hal tersebut, jangan mengeluh ketika kantor saya diminta untuk bertindak," lanjutnya.

Khan mengatakan serangan tanggal 7 Oktober mewakili "beberapa kejahatan internasional paling serius yang mengejutkan hati nurani umat manusia, kejahatan yang ICC didirikan untuk mengatasi".

Dalam kasus Israel, kekhawatirannya ada dua. Dia menekankan kewajiban untuk melakukan operasi militer di Gaza berdasarkan “parameter hukum yang jelas yang mengatur konflik bersenjata”.

Israel dituduh gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap warga sipil selama pemboman selama berbulan-bulan, meskipun Israel bersikeras bahwa pihaknya mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari jatuhnya korban.

Kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut mengatakan lebih dari 34.500 orang telah tewas di sana sejak perang dimulai, dan banyak di antara mereka adalah anak-anak.

Khan juga menggarisbawahi perlunya bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza, dengan akses terhadap makanan, air dan pasokan medis merupakan hak dasar bagi warga sipil “tanpa penundaan lebih lanjut, dan dengan kecepatan dan skala yang besar”.

Baca juga: VIDEO Terancam Diadili ICC Terkait Kejahatan di Gaza, Netanyahu Ngeyel Sebut untuk Lindungi Negara

Dia juga mendesak Hamas untuk tidak mengalihkan atau menyalahgunakan pasokan ketika mereka tiba, setelah tuduhan Israel bahwa anggotanya menjarah truk dan mencuri bantuan, sehingga menghentikan bantuan tersebut untuk menjangkau masyarakat luas.

Israel bukan anggota ICC dan mengatakan bahwa pengadilan tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas hal tersebut.

Namun pengadilan telah memutuskan bahwa sejak tahun 2015 mereka sebenarnya memiliki yurisdiksi atas Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza setelah Palestina meratifikasi perjanjian pendiriannya, Statuta Roma, sebagai Negara Palestina.

Belum pernah ada negara demokrasi ala Barat yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpinnya oleh ICC.

Jika hal ini terjadi pada Netanyahu, dialah yang pertama. Masyarakat Israel memiliki kekhawatiran khusus mengenai stigma dan potensi isolasi yang mungkin timbul.

Senator AS Temui Pejabat Senior ICC

Sekelompok senator AS dari Partai Demokrat dan Republik dilaporkan mengadakan pertemuan virtual dengan pejabat senior ICC.

Pertemuan tersebut jelas membahas tentang kemungkinan surat perintah penangkapan yang sedang dipertimbangkan untuk pejabat tinggi Israel.

Baca juga: Netanyahu Benar-benar Takut Ditangkap, Sampai Minta Bantuan Keluarga Sandera untuk Lobby ICC

Dikutip dari Al Jazeera, pertemuan yang berlangsung pada Rabu (2/5/2024) itu terjadi tak lama setelah Netanyahu berbicara dengan beberapa senator.

Anggota parlemen dari Partai Republik dilaporkan mengancam akan mengesahkan undang-undang yang menentang ICC jika ICC tetap menjalankan perintah tersebut.

Situs berita AS, Axios melaporkan bahwa para pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi juga telah memperingatkan ICC terhadap tindakan tersebut.

Peringatan ini muncul setelah Israel mengancam akan memotong dana pajak yang dikumpulkan untuk Otoritas Palestina.

Bila dana pajak tersebut dipotong, Israel memastikan Otoritas Palestina akan runtuh.

(Tribunnews.com/Whiesa)