TRIBUNNEWS.COM - Vladimir Putin Kembali dilantik menjadi Presiden Rusia pada Selasa (7/5/2024). Ini menjadi jabatan kelima kali bagimya.

Pria 71 tahun tersebut dilantik dalam upacara di Istana Grand Kremlin untuk mengucapkan sumpah mengabdi pada bangsa dan rakyatnya.

Ia pun meletakkan satu tangan pada salinan khusus konstitusi yang digunakan pada saat pelantikan.

Baca juga: Kisah Warga Ukraina Lari dari Daerah yang Diduduki Pasukan Rusia

Dikutip dari Russia Today, dokumen yang digunakan pada hari Selasa diperbarui untuk mencerminkan amandemen yang diadopsi pada tahun 2020 dan dimasukkannya empat wilayah bekas Ukraina yang memberikan suara dalam referendum pada tahun 2022 untuk bergabung dengan Rusia.

Empat wilayah tersebut adalah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zhaporozhia.

Anggota parlemen dari kedua kamar di parlemen negara dan hakim Mahkamah Konstitusi hadir.

Setelah pengambilan sumpah, Ketua Hakim Valery Zorkin mengukuhkan jabatan presiden kelima Putin, yang akan berlangsung selama enam tahun.

Putin terpilih setelah memenangkan pemilihan umum dengan rekor 87,28 persen suara.

Namun negara-negara Uni Eropa dan Barat lainnya tidak mengakui pemilu Rusia 2024, mereka menganggap proses pemilihan suara tidak bebas dan adil.

Sebelumnya Putin dilantik pada tahun 2000, 2004, 2012, dan 2018.

Baca juga: Istri Tentara Rusia Kecam Kremlin karena Pamer Tank-tank Hasil Tangkapan: Apa yang Dibanggakan?

Tanggapan UE  

Sementara itu, Uni Eropa menyarankan negara-negara anggotanya untuk tidak menghadiri pelantikan tersebut.

“Saran saya adalah untuk tidak melakukan hal itu dan saya pikir sebagian besar negara anggota tidak akan hadir,” kata Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri Josep Borrell saat pertemuan para menteri luar negeri di Brussels pada Selasa, dikutip dari Pravda.

Ia mengungkapkan dari diskusi negara anggota UE, Borrell mengirimi mereka semua pesan yang menguraikan pemahamannya bahwa "hal yang benar untuk dilakukan adalah tidak menghadiri 'pelantikan' ini".

Sementara Radio Liberty melaporkan bahwa diplomat dari Perancis, Yunani, Siprus, Malta, Hongaria dan Slovakia akan menghadiri "pelantikan" Putin.

Kementerian Luar Negeri Ukraina telah menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya dasar untuk mengakui Vladimir Putin, kepala Kremlin, sebagai presiden Rusia yang dipilih secara demokratis dan sah. (Russia Today/Pravda)