TRIBUNNEWS.COM - Israel menyiapkan siasat baru di Rafah, wilayah di Gaza Selatan di mana terdapat 1,5 juta pengungsi warga Palestina dari wilayah Gaza Tengah dan Gaza Utara yang sebelumnya dibombardir Israel.

Sinyalemen tersebut diungkap badan-badan internasional PBB seperti Unicef dan OCHA yang beroperasi menangani pengungsi Palestina di Rafah. 

Mereka mengatakan, Israel memiliki rencana untuk Rafah dengan mendorong para pengungsi sampai 'melewati batas.'

Sementara itu, hingga saat ini Israel masih memblokir akses bantuan ke Rafah. Wilayah Rafah kini juga makin terkepung oleh pasukan IDF. 

Badan-badan PBB makin mengkhawatirkan dampak buruk dari pemblokiran bantuan ke Gaza karena kelaparan yang melanda para pengungsi Palestina kini menyebar dengan cepat ke seluruh jalur tersebut

Para pejabat PBB menyatakan keprihatinannya pada 7 Mei 2024 atas ketidakpastian perjanjian gencatan senjata dan operasi Israel di Rafah.

Israel sejauh ini masih menutup dua pintu masuk utama ke wilayah kantong di Rafah yang terkepung, dan Israel berulang kali mengancam Rafah dan menyerukan evakuasi massal.

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan bahwa perintah evakuasi massal dalam skala besar seperti itu “tidak mungkin dilakukan untuk melaksanakannya dengan aman.”

“Ada sembilan lokasi yang menampung pengungsi di wilayah tersebut. Ini juga merupakan rumah bagi tiga klinik dan enam gudang,” kata OCHA dalam laporan terkini mengenai Gaza.

OCHA mencatat bahwa lebih dari 75 persen Jalur Gaza berada di bawah perintah evakuasi.

Organisasi hak asasi manusia tersebut menambahkan bahwa “setiap peningkatan permusuhan akibat serangan besar-besaran ke Rafah akan mendorong penduduk dan orang-orang terlantar yang saat ini tinggal di sana melewati titik puncaknya.”

Baca juga: Barclays Tambah Investasi di Perusahaan Senjata Israel 2,4 Miliar USD di Tengah Invasi IDF ke Rafah

Jens Laerke, juru bicara OCHA, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa pemerintah Israel belum memberikan izin kepada badan PBB untuk mencapai penyeberangan Rafah.

“Saat ini kami tidak memiliki kehadiran fisik di penyeberangan Rafah karena akses kami untuk pergi ke daerah tersebut untuk tujuan koordinasi telah ditolak oleh (Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah tersebut),” kata Laerke.

“Jadi, itu berarti saat ini, dua jalur utama untuk menyalurkan bantuan ke Gaza telah terputus,” lanjutnya.