Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, PARIS – Pemerintah Prancis mengirim2.700 aparat kepolisian ke Kaledonia Baru, setelah terjadi konflik yang mengakibatkan 3 pemuda suku asli Kanak tewas dan seorang polisi berusia 22 tahun meninggal karena luka tembak.

“Prancis mengerahkan tambahan jumlah aparat polisi di Kaledonia Baru menjadi 2.700 dari 1.700 pada hari Jumat (17/5/2024),” jelas Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin.

Adapun pengiriman pasukan ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari operasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Prancis agar bisa mengambil kendali atas ibu kota Noumea, yang saat ini tengah dilanda kerusuhan.

Baca juga: Prancis Kirim Pasukan untuk Mengamankan Kaledonia Baru

Konflik yang terjadi di Kaledonia Baru dipicu oleh rencana Paris mengubah konstitusi mengenai pemilu lokal, setelah Majelis Nasional Prancis baru-baru ini menyetujui usulan amandemen tersebut.

Usulan amandemen konstitusi ini diajukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri Prancis, Gérald Darmanin untuk memungkinkan penduduk Prancis yang menetap di Kaledonia Baru selama 10 tahun punya hak pilih dalam pemilihan provinsi.

Namun rencana ini ditentang habis oleh partai-partai pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru karena dinilai mengurangi keterwakilan politik mereka di lembaga-lembaga lokal.

Beberapa pemimpin lokal pun khawatir perubahan ini akan melemahkan perolehan suara suku Kanak. Alasan ini yang mendorong warga lokal untuk menggelar aksi demo besar- besaran.

Awalnya aksi demo berjalan damai, namun tak lama dari itu pasukan keamanan bentrok dengan pengunjuk rasa pro-kemerdekaan dari kelompok masyarakat Kanak di ibu kota Kaledonia Baru, Nouméa.

Bentrokan pecah ketika aparat berusaha mengamankan aksi pembakaran dan penjarahan massal hingga memicu ratusan orang luka-luka.

Prancis Berlakukan Keadaan Darurat

Associated Press (AP) melaporkan Prancis menetapkan status darurat di Kaledonia berlaku selama 12 hari ke depan, akibat kerusuhan yang memicu korban jiwa dan 300 orang terluka.

Baca juga: Tor-M2 Rusia Tembak Jatuh Rudal Jelajah Storm Shadow di Donetsk

Selama status darurat diberlakukan, pasukan militer Prancis akan diterjunkan untuk melindungi pelabuhan dan bandara, serta membantu polisi dan pasukan keamanan yang mencoba menghentikan protes.

Dengan status ini, pihak berwenang punya kewenangan lebih besar untuk mengatasi kerusuhan, termasuk menangkap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, menggeledah, menyita senjata dan menjatuhkan hukuman penjara.

“Prioritas mutlak kami dalam beberapa jam ke depan adalah kembalinya ketertiban dan ketenangan," ujar Perdana Menteri Gabriel Attal.