TRIBUNNEWS.COM -- Sebanyak 4.300 narapidana di Ukraina mengajukan permohonan untuk bergabung menjadi anggota militer.

Pemerintah Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa mereka akan diterima menjadi tentara Ukraina dan langsung mendapatkan pembebasan bersyarat dan diproses untuk dilatih menjadi prajurit yang siap berperang.

Menteri Kehakiman Ukraina Denis Maliuska, mereka yang diterima langsung memberikan pembebasan bersyarat sebagai imbalan atas pengabdian mereka.

Baca juga: Rusia Pamer Kekuatan, Putin akan Bahas Latihan Nuklir Fase 2 dengan Belarusia

"Lebih dari 4.300 tahanan telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan militer dan dengan demikian akan memperoleh kebebasan mereka," kata Maliuska.

Maliuska, seperti dikutip dari New York Times, mengatakan bahwa pihaknya telah membebaskan sebanyak 350 napi yang telah mendaftar dalam wajib militer Ukraina tersebut.

Sementara ribuan lainnya yang telah mendaftar sedang diproses di pengadilan.

Meski demikian, jelasnya, tidak semua napi yang bisa diterima ikut mobilisasi militer. Mereka harus memenuhi syarat tertentu.

Maliuska mengungkap napi yang diterima ikut wajib militer Ukraina adalah yang masa hukumannya tidak lebih dari tiga tahun.

Pendaftaran tidak berlaku bagi tahanan kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan perdagangan narkoba, tidak memenuhi syarat.

Pria ini menambahkan bahwa dari para narapidana ini, diharapkan bisa menambah kekuatan militer Ukraina sebanyak 20.000 personel.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-821: Pecat Petinggi Militer, Kremlin Bantah Sedang Bersih-bersih

"Mendaftarkan tahanan membantu meringankan kekurangan personel militer dan kesulitan dalam menyusun populasi umum," ujarnya.

Menurut undang-undang, mekanisme ini akan berlaku selama negara tersebut masih berada di bawah darurat militer.

Ukraine terus melakukan perekrutan militer untuk mengganti para prajuritnya yang tewas dan terluka oleh peperangan dengan Rusia.

Prajurit Volodymyr Zelensky diperkirakan terus menyusut karena peperangan tidak seimbang melawan pasukan Vladimir Putin yang lebih unggul dari senjata maupun jumlah personel.