Blinken Telepon Saudi, Yordania dan Turki, Minta Dukungan soal Proposal Gencatan Senjata Terbaru
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan panggilan telepon dengan diplomat tinggi Yordania, Arab Saudi dan Turki pada Jumat (31/5/2024).
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan panggilan telepon dengan diplomat tinggi Yordania, Arab Saudi dan Turki pada Jumat (31/5/2024).
Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.
Ia mengatakan pembicaraan telepon tersebut ketika Blinken berada di pesawat saat kembali dari pertemuan NATO di Praha.
Dalam panggilan telepon tersebut, Blinken menelepon para pemimpin Arab tersebut untuk membahas proposal gencatan senjata di Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
Menurut Blinken, usulan gencatan senjata tersebut adalah yang terbaik untuk kedua pihak.
"Blinken menggarisbawahi bahwa proposal tersebut demi kepentingan Israel dan Palestina, serta keamanan jangka panjang di kawasan itu”, kata Miller, dikutip dari The New Arab.
Sebelumnya, Joe biden mengumumkan usulan proposal gencatan senjata baru yang mengejutkan.
Proposal tersebut berisi dengan gencatan senjata total selama enam minggu dan penarikan Israel dari wilayah berpenduduk Gaza serta pertukaran sandera.
Biden mengklaim usulan ini adalah langkah paling efektif untuk meredakan perang yang sedang berlangsung dan bantuan dapat mengalir tanpa hambatan.
"Dengan gencatan senjata, bantuan dapat didistribusikan dengan aman dan efektif kepada semua yang membutuhkannya," katanya, dikutip dari Al Mayadeen.
Rencana 3 Fase Biden untuk Gencatan Senjata di Gaza
Dalam proposal terbaru, Biden mengumumkan gencatan senjata dibagi menjadi 3 fase, di antaranya:
Fase pertama, gencatan senjata enam minggu akan dilaksanakan.
Baca juga: Proposal Genjatan Senjata Baru yang Digaungkan Presiden AS Joe Biden Dianggap Perkeruh Keadaan
Selama periode ini, pasukan Israel akan mundur dari Gaza dan penukaran sandera dengan tahanan Palestina.
Warga sipil Palestina, termasuk mereka yang berada di Gaza utara, akan dipulangkan.