TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) meminta bantuan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendukung proposal gencatan senjata di Gaza yang digariskan oleh Presiden Joe Biden, Senin (3/6/2024).

AS mengedarkan rancangan teks proposal gencatan senjata sebanyak satu halaman kepada 15 anggota dewan.

Resolusi ini dapat disahkan bila sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Inggris, Tiongkok atau Rusia.

Mengutip Reuters, rancangan ini mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata dan “melaksanakan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat”.

Hal ini juga “menekankan pentingnya pihak-pihak mematuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati, dengan tujuan menghasilkan penghentian permusuhan secara permanen”.

Usulan AS muncul seminggu setelah Aljazair mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pada dasarnya memerintahkan Israel untuk "segera menghentikan serangan militernya" di Rafah.

Biden pada hari Jumat menguraikan apa yang dia gambarkan sebagai proposal tiga fase Israel untuk gencatan senjata di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel.

Ia dalam pidatonya mengatakan “sudah waktunya perang ini berakhir” dan mendapatkan reaksi awal yang positif dari Hamas.

"Banyak pemimpin dan pemerintah, termasuk di kawasan ini, telah mendukung rencana ini dan kami menyerukan Dewan Keamanan untuk bergabung dengan mereka dalam menyerukan implementasi kesepakatan ini," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

Dia mendesak anggota dewan untuk mengadopsi resolusi tersebut.

"Kita harus berbicara dengan satu suara untuk mendukung kesepakatan ini," tegasnya.

Baca juga: Rahasia di Balik Pidato Joe Biden Soal Gencatan Senjata di Gaza: Netanyahu Ikut Susun Tapi Kaget

Para pemimpin negara-negara demokrasi utama Kelompok Tujuh (G7) mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka “sepenuhnya mendukung dan akan berdiri di belakang” gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera yang komprehensif.

Menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar dan Mesir mengatakan penting untuk “menanganinya secara serius dan positif.”

Netanyahu Tegaskan Tak Ada Gencatan Senjata Permanen

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, tidak akan ada gencatan senjata permanen di Gaza.

Netanyahu mengatakan, gencatan senjata permanen baru bisa direalisasikan bila kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan.

Komentarnya muncul setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada hari Jumat bahwa Israel telah mengusulkan kesepakatan tiga fase untuk gencatan senjata di Gaza.

Baca juga: Ajudan Netanyahu: Proposal Gencatan Senjata Biden Bukan Rencana yang Baik, tapi Israel Tetap Terima

"Kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah: penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel," kata Netanyahu, dikutip dari Times of Israel.

"Israel akan terus bersikeras bahwa persyaratan ini harus dipenuhi sebelum gencatan senjata permanen diberlakukan."

"Gagasan bahwa Israel akan menyetujui gencatan senjata permanen sebelum persyaratan ini terpenuhi bukanlah sebuah permulaan," tambahnya.

Komentar Netanyahu, pernyataan kedua yang dikeluarkan oleh kantornya beberapa jam setelah pidato Biden, tampaknya bertujuan untuk menyusun jenis gencatan senjata yang pada awalnya akan disetujui Israel, bukan secara pasti mengesampingkan hal tersebut.

Seorang pejabat AS kemudian mengatakan bahwa proposal Israel adalah dokumen setebal empat setengah halaman yang sangat rinci.

Baca juga: Benjamin Netanyahu Tegaskan Tak Akan Ada Gencatan Senjata Sampai Tujuan Perang Israel Tercapai

Tampaknya usulan tersebut telah disetujui oleh kabinet perang, namun mungkin belum disampaikan kepada kabinet keamanan yang lebih luas, yang mana menteri-menteri yang menentang keras Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich menjadi anggotanya, dan di antara mereka, dukungan Netanyahu bergantung pada mayoritas koalisinya.

"Pemerintah Israel bersatu dalam keinginan untuk memulangkan sandera kami sesegera mungkin dan berupaya untuk mencapai tujuan ini," kata Netanyahu.

(Tribunnews.com/Whiesa)