Keretakan AS-Israel Bertambah, Amerika Serikat Minta Dukungan DK PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

TRIBUNNNEWS.COM- Keretakan AS-Israel semakin meningkat ketika Washington meminta dukungan DK PBB untuk gencatan senjata di Gaza.

Washington telah memveto beberapa resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen sejak Oktober.

Washington mengatakan pada tanggal 3 Juni bahwa mereka ingin Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung proposal gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden minggu lalu.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan Hamas untuk menerima usulan gencatan senjata dan sepenuhnya serta menerapkan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.

Dan juga menekankan “pentingnya para pihak mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati, dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian.” penghentian permusuhan secara permanen,” menurut salinan yang dilihat oleh Reuters.

Biden menyampaikan proposal tersebut dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei, mengklaim Israel telah menawarkannya.

Tel Aviv kemudian mengakui bahwa pihaknya mengizinkan tim perunding untuk mempresentasikan rencana tersebut kepada mediator, namun para pejabat sejak itu menekankan bahwa rancangan yang diumumkan Biden “tidak lengkap.”

Menanggapi klaim Israel, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan pada Senin malam bahwa Gedung Putih tidak mengetahui adanya “celah” dalam proposal tersebut.

Pejabat Hamas Hussan Badran mengatakan kepada kantor berita Safa pada tanggal 3 Juni:

“Kami belum menerima proposal baru mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza, dan proposal yang diajukan kepada kami oleh mediator pada tanggal 6 Mei, yang diterima oleh Hamas dan faksi perlawanan adalah sikap yang diambil.”

Pejabat Hamas lainnya, Yousef Hamdan, mengatakan kepada Arab World Press (AWP) bahwa gerakan tersebut “menyambut baik” usulan tersebut.

Tetapi menuduh Tel Aviv menghalangi upaya untuk mencapai kesepakatan dan menolak klaim bahwa ada kesenjangan antara rencana yang disampaikan oleh Joe Biden dan rencana yang diajukan Israel menyetujuinya.

Pada hari Sabtu, seorang pejabat yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah menyetujui proposal tersebut, meskipun itu merupakan “kesepakatan yang buruk.”