Dia mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait yakni Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.

Ia melaporkan bahwa Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza yang akan dilaksanakan merupakan misi Joint Humanitarian Operation.

Tentunya, lanjut Agus, operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. 

"Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata dia.

"Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi denga Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi," sambung Agus.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Sebut Gaza Sudah Tak Layak Ditinggali, 70 Persen Infrastruktur Tidak Berfungsi

Dia juga menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.

Mabes TNI, kata Agus, sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke PBB. 

"TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah," kata Agus.