Media Prancis Disclose: Drone Israel Gunakan Komponen dari Prancis untuk Mengebom Warga Sipil Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Hasil investigasi media Prancis Disclose, Drone Israel menggunakan komponen dari Prancis untuk mengebom warga sipil di Gaza.

File rahasia dan tanda terima penjualan senjata menunjukkan Israel mengebom sebuah rumah sakit di Khan Younis setelah memperoleh komponen drone asal Prancis.

Sebuah laporan investigasi oleh outlet media nirlaba Prancis Disclose mengungkapkan pada 17 Juni bahwa Prancis menyetujui penjualan peralatan senjata yang digunakan oleh Israel untuk mengebom sasaran sipil.

Lusinan dokumen rahasia yang diperoleh outlet tersebut mengungkapkan bahwa Thales Group, sebuah perusahaan IT Perancis, baru-baru ini mengirimkan komponen elektronik yang digunakan untuk membuat drone bersenjata Hermes 900 milik Israel.

Prancis memiliki 26 persen saham di perusahaan tersebut.

Berdasarkan dokumen, peralatan yang dimaksud adalah transponder IFF TSC 4000.

Disclose menyatakan bahwa kementerian angkatan bersenjata Prancis mengklasifikasikan transponder sebagai "sistem pengawasan, pelacakan target, dan pengintaian," yang memungkinkan drone menghindari risiko tabrakan dan penembakan ke pesawat sahabatnya.

“Setidaknya delapan transponder ini seharusnya diterbangkan ke Israel antara Desember 2023 dan akhir Mei 2024,” lapor Disclose.

“Itu beberapa bulan setelah pemboman udara pertama. Dua transponder dikirimkan pada tahun 2024 […] Enam transponder lainnya dilaporkan telah dihentikan oleh bea cukai Prancis.”

Israel kemudian menggunakan komponen yang dipasok Perancis ini untuk menyerang sasaran sipil.

Outlet tersebut mengutip kepala Skuadron 166 Israel, yang menerbangkan drone serbu Hermes 900, yang mengakui menargetkan sebuah rumah sakit di Khan Yunis pada bulan Februari setelah pengiriman peralatan pengawasan dan penargetan dari Prancis.

Disclose menulis bahwa penjualan komponen-komponen ini menunjukkan kurangnya transparansi negara Perancis mengenai penjualan senjata, meskipun Paris menyatakan sebaliknya.

Pada bulan Februari, Menteri Perancis Sebastien Lecornu mengatakan: