Abu Zaid mengakhiri analisisnya dengan mengatakan kalau pasukan pendudukan menderita kekurangan personel tempur yang signifikan.

Hal ini diperkuat oleh pidato Kepala Staf IDF Herzi Halevi, yang meminta para politisi untuk menyediakan 15 batalyon baru untuk menyelesaikan misinya di Gaza.

Pernyataan Halevi soal krisis personel IDF ini sehubungan dengan keputusan untuk mengecualikan perekrutan kaum Yahudi Haredim.

Undang-undang ini secara mayoritas diputuskan di Knesset Israel, dengan 63 suara dari 120 suara.

Rinciannya, sebanyak 64 suara di antaranya memilih koalisi pemerintah, menyisakan satu suara, yang merupakan suara sekutu Netanyahu di Likud, Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang memberikan suara menentang keputusan tersebut.

"Artinya Menteri Pertahanan mengetahui apa yang diminta oleh kepala staf IDF-nya, yaitu perlunya menyediakan 15 batalyon," kata Abu Zaid.

Para tokoh militer Israel, kata dia, sangat menyadari krisis personel dan kebutuhan mendesak untuk menyediakan sektor tempur baru.

"Jadi (pertanyaanya adalah) siapa yang akan berperang di utara melawan Hizbullah atau berperang di selatan, di Rafah?" kata dia.

Zaid menambahkan dengan menyatakan, "Apakah tentara pendudukan mempunyai kemampuan untuk memutuskan apakah di Gaza atau dalam petualangan militer mendatang bersama Hizbullah? Saya rasa jawabannya di sini juga sudah jelas,".

Abu Zaid menyimpulkan kalau militer IDF tidak memiliki 'kemewahan' kekuatan untuk melancarkan operasi militer baru terhadap Hizbullah, atau menyelesaikan operasi Rafah.

"Bahwa operasi militer di Rafah akan dihentikan, juga dapat menyebabkan semua komplikasi politik dan militer, semisal hal ini akan menyebabkan pengunduran diri atau pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Galant," kata dia.

(oln/khbrn/*)