Namun, dia dicalonkan untuk maju dalam Pemilihan Legislatif Nasional Palestina lewat Partai Perubahan dan Reformasi yang didukung Hamas.

Partai itu menang telak dan mengalahkan lawannya, Fatah.

Kemenangan Hamas dalam Pemilu 2006 membuat Dweik bisa menjabat sebagai Ketua Majelis Legislatif Palestina.

Secara teknis, dia akan menjadi suksesor Presiden Otoritas Palestina (OP) Mahmoud Abbas menurut Hukum Dasar OP.

Tiga tahun kemudian masa jabatan Abbas sudah berakhir. Hamas mengumumkan bahwa Dweik adalah pemimpin sah PO sesuai dengan hukum itu.

Dweik akan menduduki posisi itu. Namun, AS dan Israel menolak menerima pemerintahan Hamas.

Dia dan pejabat Palestina lain dari Hamas dicegah untuk melakukan pekerjaannya oleh Abbas.

Baca juga: Puluhan Tentara Cadangan Israel Membangkang, Tolak Kembali ke Gaza karena IDF Kejam kepada Sipil

Karena AS dan Uni Eropa menjadi penyumbang dana terbasa untuk Otoritas Nasional Palestina (PNA), keduanya menjatuhkan sanksi kepada Hamas.

Keduanya juga menjalin kesepakatan dengan Abbas untuk mencegah pemerintahan Hamas. Sebagai gantinya, PNA akan terus mendapatkan dana dari Barat.

Setelah disumpah sebagai Ketua Majelis Legislatif Palestina, Dweik mengomentari penolakan Barat untuk menerima demokrasi Palestina.

“Orang yang lapar adalah orang yang marah. Kita berharap dunia tidak akan mengizinkan rakyat Palestina menderita karena ini hanya akan membuat orang-orang menjadi lebih radikal,” katanya kala itu.

“Pesan saya kepada Israel ialah hentikan pendudukan, dan tidak akan ada pertempuran.”

Beberapa bulan kemudian, rumahnya dikepung puluhan kendaraan militer Israel. Dia pun diculik dan ditempatkan di tahanan hingga tahun 2009 ketika kesehatannya menurun.

Pada tahun 2014 Dweik kembali ditangkap bersama dengan anggota Hamas di Tepi Barat.