Israel Berencana Perluas Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Tuai Kecaman PBB dan Arab Saudi
Arab Saudi mengecam keputusan Kabinet Keamanan Israel untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Penulis: Nuryanti
Editor: Pravitri Retno W
Diketahui, pos-pos pemukiman adalah komunitas kecil yang didirikan oleh pemukim ilegal Israel di tanah milik pribadi Palestina tanpa izin dari pemerintah Israel.
Wilayah yang ditetapkan sebagai "Wilayah B" di Tepi Barat berada di bawah kendali sipil Palestina dan kendali keamanan Israel.
Update Perang Israel-Hamas
Pertempuran antara pasukan Israel dan pejuang Palestina berlanjut di lingkungan Shujayea di Kota Gaza ketika Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan kondisi yang semakin "putus asa" bagi warga sipil yang mengungsi di tengah meningkatnya suhu dan tumpukan sampah dan limbah.
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan tidak ada kemajuan dalam perundingan gencatan senjata, namun kelompok Palestina tetap siap untuk "menangani secara positif" setiap proposal yang mencakup "gencatan senjata permanen".
Baca juga: Jika Ben Gurion Diserang, Israel Gunakan Pangkalan Udara Siprus tapi Rudal Hizbullah Jangkau Nicosia
Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar mengecam keputusan Israel untuk melegalkan lima permukiman sementara seorang menteri Israel berjanji untuk membawa "satu juta" pemukim baru ke Tepi Barat yang diduduki.
Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan mereka telah mengevakuasi markas sementara mereka di Khan Younis karena "penembakan langsung".
Serangan darat Israel di lingkungan Shujayea di Kota Gaza telah memaksa setidaknya 60.000 penduduk mengungsi, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Militer Israel mengatakan dua tentaranya tewas di Shujayea.
Empat anggota keluarga al-Ghazi, termasuk seorang anak, tewas ketika pasukan Israel menyerang titik distribusi air di Kota Gaza.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 40 warga Palestina dan melukai 224 orang dalam periode pelaporan 24 jam terakhir.
Demonstrasi massa di Tel Aviv menyerukan pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kesepakatan pertukaran tawanan.
Baca juga: Hasil Survei: Banyak Warga Israel Ingin Netanyahu Mundur, Takut Perjanjian soal Sandera Disabotase
Hamas tetap siap menghadapi secara positif setiap proposal yang menjamin gencatan senjata permanen", kata Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas.
Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan rencana perluasan pemukiman Israel dan perang brutal di Gaza menimbulkan hambatan bagi "perdamaian yang adil" di wilayah tersebut.
Setidaknya 37.834 orang tewas dan 86.858 orang terluka dalam perang Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan yang dipimpin Hamas diperkirakan mencapai 1.139, sementara puluhan orang masih ditawan di Gaza.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.