TRIBUNNEWS.COM - Kepresidenan Palestina mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu (30/6/2024) terkait usulan Israel agar pasukan asing mengelola pemerintahan Gaza setelah perang.

Juru bicara resmi kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh menegaskan, hanya warga sipil Palestina yang bisa menentukan pemerintahan Gaza, bukanlah warga asing.

“Tidak ada legitimasi bagi kehadiran asing di wilayah Palestina, dan hanya rakyat Palestina yang dapat memutuskan siapa yang memerintah dan mengatur urusan mereka,” kata Nabil Abu Rudeineh, dikutip dari Al-Mayadeen.

Penolakan Abu Rudeineh bukan hanya untuk Jalur Gaza, tetapi juga untuk Tepi Barat.

"Kami tidak akan menerima atau mengizinkan kehadiran orang asing di tanah kami, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza," tambahnya.

Abu Rudeineh juga menggarisbawahi pemerintahan gaza bukanlah masalah bantuan kemanusiaan.

"Masalah Palestina adalah masalah tanah dan negara, bukan masalah bantuan kemanusiaan. Ini adalah tujuan suci dan masalah utama bagi orang Arab," jelasnya.

Pernyataan Abu Rudeineh ini sebagai respons komentar dari seorang pejabat keamanan Israel yang menyatakan bahwa IDF akan tetap berada di Gaza sampai pasukan asing mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza.

Rencana Gallant dalam Masa Transisi Pascaperang Gaza

Sebuah artikel Washington Post mengungkap rencana komprehensif Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant untuk transisi pascaperang di Gaza.

Dalam kunjungan Gallant di Amerika Serikat baru-baru ini, ia mengatakan bahwa selama masa transisi pascaperang, Jalur Gaza akan diawasi oleh beberapa pasukan Internasional.

Pasukan dari Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Maroko akan bertugas sebagai pasukan pengawas.

Baca juga: Israel Paksa Warga Yerusalem Hancurkan Rumah Mereka, Kelompok Hak Asasi Manusia Memperingatkan

Sementara Pasukan AS akan membantu menyediakan logistik.

Kemudian Mesir akan mengontrol dari luar Gaza.

Untuk kemanan lokal tetap akan diawasi oleh pasukan Palestina.