TRIBUNNEWS.COM - Kerajaan bisnis mantan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, Donald Trump kini merambah ke Arab Saudi.

Gedung mewah Trump Tower bakal berdiri di Jeddah, Arab Saudi dalam kurun waktu empat tahun mendatang.

Dikutip dari Middle East Eye, baru-baru ini, Trump Organization menandatangani kesepakatan baru dengan Dar Global di Arab Saudi.

Perusahaan tersebut akan menggunakan nama dan merek Trump pada menara hunian mewah yang baru.

Satu di antara putra Trump, Eric Trump selaku Wakil Presiden Eksekutif Trump Organization mengaku sangat gembira dapat memperluas jejak di Timur Tengah.

"Kami sangat gembira dapat memperluas jejak kami di Timur Tengah dan menghadirkan standar kemewahan Trump ke wilayah tersebut melalui hubungan jangka panjang kami dengan Dar Global.”

CEO Dar Global, Ziad El Chaar juga menyampaikan pidato serupa.

“Kami sangat gembira dapat memperkuat hubungan kami yang sedang berlangsung dengan Trump Organization dan memperluas portofolio kami dengan menyediakan properti premium untuk mendefinisikan ulang pasar real estat Arab Saudi yang sedang tumbuh pesat,” kata Ziad El Chaar, CEO Dar Global.

Dar Global adalah pengembang real estat di Arab Saudi.

Kesepakatan Jeddah menandai pendalaman hubungan antara Trump Organization dan Dar Al Arkan, perusahaan induk Dar Global.

Dar Global terdaftar di Bursa Efek London dan mengelola portofolio properti mewah senilai sekitar $5,9 miliar di seluruh UEA, Oman, Qatar, Inggris, Spanyol, dan Bosnia.

Baca juga: Gedung Putih: Joe Biden Akan Terus Maju Lawan Donald Trump Dalam Pilpres AS 2024

Kesepakatan itu kemungkinan akan mengundang pengawasan lebih ketat pada praktik bisnis Trump sebelum pemilihan AS 2024.

Sebuah laporan Kongres tahun 2022 menemukan pemerintah asing dari enam negara, termasuk Arab Saudi, menghabiskan lebih dari $750.000 di sebuah hotel Washington milik Trump saat melobi pemerintahannya pada tahun 2017 dan 2018.

Selain kesepakatan real estat Trump Organization, menantu mantan presiden dan mantan penasihat Gedung Putih Jared Kushner mengembangkan hubungan dekat dengan putra mahkota Arab Saudi dan raja-raja Teluk lainnya.

Enam bulan setelah meninggalkan pemerintahan Trump, Kushner mendapatkan investasi $2 miliar dari dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi di perusahaan investasi Affinity Partners miliknya yang berbasis di Miami.

Uni Emirat Arab dan Qatar juga masing-masing berinvestasi $200 juta, menurut The New York Times.

Pada bulan Maret, Dar Global melaporkan bahwa pendapatannya tahun 2023 melonjak 351 persen tahun-ke-tahun.

Putusan Mahkamah Agung

Belum lama ini, Mahkamah Agung AS memutuskan mantan Presiden Donald Trump dapat mengklaim kekebalan dari penuntutan atas tuduhan subversi pemilu yang berkaitan dengan perilaku resminya sebagai presiden, Senin (1/7/2024), 

Meski demikian, Trump mungkin masih menghadapi penuntutan atas tindakan tidak resmi.

Kandidat unggulan dalam pemilihan pendahuluan presiden dari Partai Republik itu dituduh melakukan persekongkolan untuk menghalangi proses resmi, menghalangi dan mencoba menghalangi proses resmi, dan berkonspirasi melawan hak asasi manusia dalam kasus yang merupakan salah satu dari empat dakwaan pidana yang diajukan terhadapnya.

Ia mengaku tidak bersalah dalam semua kasus.

Baca juga: Hampir Tidur di Panggung, Joe Biden Ngaku Jeblok saat Debat Lawan Donald Trump

Trump menegaskan bahwa ia memiliki kekebalan mutlak dari tuntutan pidana terkait tindakan yang terkait dengan tugas kepresidenannya.

Melalui media sosial Trump merayakan keputusan MA tersebut, DW News melaporkan.

"Kemenangan besar bagi konstitusi dan demokrasi kita. Bangga menjadi orang Amerika!" tulisnya di platform Truth Social miliknya.

Tanggapan Biden

Menanggapi putusan MA soal kekebalan hukum Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan bahwa hal tersebut merupakan "preseden berbahaya".

“Bangsa ini didirikan berdasarkan prinsip bahwa tidak ada raja di Amerika,"

"Masing-masing dari kita sama di hadapan hukum. Tidak seorang pun, tidak seorang pun yang kebal hukum. Bahkan presiden Amerika Serikat pun tidak,” kata Biden, dikutip Reuters.

Dalam konferensi pers, Biden mengatakan undang-undang tersebut diberlakukan secara merata kepada semua orang di Amerika Serikat.

"Untuk semua tujuan praktis, hampir tidak ada batasan terhadap apa yang dapat dilakukan presiden,"

"Ini adalah prinsip yang pada dasarnya baru dan merupakan preseden yang berbahaya karena kekuasaan jabatan tidak akan lagi dibatasi oleh hukum, termasuk Mahkamah Agung Amerika Serikat," katanya, dikutip Al Mayadeen.

Biden menyinggung soal kerusuhan Capitol pada tanggal 6 Januari 2021, yang diduga diatur oleh mantan Presiden Donald Trump.

"Sekarang sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi," kata Biden.

Tim kampanye Joe Biden, lawan politik Trump, juga ikut berkomentar.

Mereka mengatakan bahwa Trump "menganggap dirinya kebal hukum" setelah keputusan tersebut.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)