TRIBUNNEWS.COM - Israel kembali mencaplok wilayah Palestina dengan memperluas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Pemerintah Israel telah menyetujui rencana untuk membangun hampir 5.300 rumah baru di sana.

Pembangunan itu bertujuan untuk mencegah berdirinya negara Palestina dengan memperluas pemukiman Israel yang akan memperkuat kontrol mereka atas wilayah tersebut.

"Israel telah menyetujui penyitaan tanah terbesar di Tepi Barat yang diduduki dalam lebih dari tiga dekade," kata Peace Now, kelompok pelacak permukiman pada Rabu (3/7/2024).

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga seorang pemukim, telah memacu kebijakan perluasan, mengambil alih otoritas baru atas pembangunan pemukiman.

Ia bermaksud untuk memperkuat cengkeraman Israel di Palestina.

"Pihak berwenang Israel baru-baru ini menyetujui pengambilalihan lahan seluas 12,7 kilometer persegi (hampir 5 mil persegi) di Lembah Yordan," menurut salinan perintah yang diperoleh The Associated Press.

Data dari Peace Now menunjukkan ini adalah pengambilalihan tunggal terbesar yang disetujui oleh pemerintah Israel sejak perjanjian Oslo 1993 pada awal proses perdamaian Israel-Palestina yang sampai saat ini belum terwujud.

"Perampasan tanah tersebut menghubungkan pemukiman Israel di sepanjang koridor utama yang berbatasan dengan Yordania," lapor Peace Now.

"Ini adalah tindakan yang merusak prospek negara Palestina," lanjutnya.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyebutnya sebagai langkah ke arah yang salah.

Baca juga: Israel Berencana Perluas Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Tuai Kecaman PBB dan Arab Saudi

"Arah yang ingin kita tuju adalah menemukan solusi dua negara yang dinegosiasikan," kata Stephane Dujarric, dikutip dari Aawsat.

Lahan yang baru disita itu berada di wilayah Tepi Barat, di mana para pemukim Israel menggusur penduduk Palestina, bahkan sebelum pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023.

Kekerasan itu meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

"Pemukim telah melakukan lebih dari 1.000 serangan terhadap warga Palestina sejak Oktober (2023) di Tepi Barat, yang menyebabkan kematian dan kerusakan properti," menurut PBB.

Israel Rampas Tanah Palestina, Diakui Jadi Milik Negara

Penyitaan tanah telah disetujui oleh pemerintah Israel pada akhir Juni lalu tetapi baru dipublikasikan pada Rabu (3/7/2024).

Ini terjadi setelah penyitaan tanah seluas 8 kilometer persegi di Tepi Barat pada bulan Maret dan 2,6 kilometer persegi pada bulan Februari.

"Hal itu menjadikan tahun 2024 sebagai tahun puncak perampasan tanah Israel di Tepi Barat," kata Peace Now.

Dengan mendeklarasikannya sebagai tanah negara, pemerintah Israel membuka peluang untuk disewakan kepada warga Israel dan melarang kepemilikan pribadi warga Palestina.

Padahal, tanah-tanah tersebut dinyatakan sebagai zona militer Israel yang tertutup sebelum dinyatakan sebagai tanah negara.

Perampasan tanah tahun ini akan menghubungkan dua permukiman ilegal Israel yang sudah ada untuk memperkuat cengkeraman Israel di dekat perbatasan dengan Yordania.

Jumlah Korban

Saat Israel masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 38.011 jiwa dan 87.266 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Kamis (4/7/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, seperti dilaporkan Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023) untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948.

Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

Sementara itu, lebih dari 21.000 warga Palestina yang masih berada di penjara-penjara Israel, menurut laporanYedioth Ahronoth pada awal Juli 2024.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel