TRIBUNNEWS.COM - Israel kembali mencaplok wilayah Palestina dengan memperluas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Pemerintah Israel telah menyetujui rencana untuk membangun hampir 5.300 rumah baru di sana.

Pembangunan itu bertujuan untuk mencegah berdirinya negara Palestina dengan memperluas pemukiman Israel yang akan memperkuat kontrol mereka atas wilayah tersebut.

"Israel telah menyetujui penyitaan tanah terbesar di Tepi Barat yang diduduki dalam lebih dari tiga dekade," kata Peace Now, kelompok pelacak permukiman pada Rabu (3/7/2024).

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga seorang pemukim, telah memacu kebijakan perluasan, mengambil alih otoritas baru atas pembangunan pemukiman.

Ia bermaksud untuk memperkuat cengkeraman Israel di Palestina.

"Pihak berwenang Israel baru-baru ini menyetujui pengambilalihan lahan seluas 12,7 kilometer persegi (hampir 5 mil persegi) di Lembah Yordan," menurut salinan perintah yang diperoleh The Associated Press.

Data dari Peace Now menunjukkan ini adalah pengambilalihan tunggal terbesar yang disetujui oleh pemerintah Israel sejak perjanjian Oslo 1993 pada awal proses perdamaian Israel-Palestina yang sampai saat ini belum terwujud.

"Perampasan tanah tersebut menghubungkan pemukiman Israel di sepanjang koridor utama yang berbatasan dengan Yordania," lapor Peace Now.

"Ini adalah tindakan yang merusak prospek negara Palestina," lanjutnya.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyebutnya sebagai langkah ke arah yang salah.

Baca juga: Israel Berencana Perluas Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Tuai Kecaman PBB dan Arab Saudi

"Arah yang ingin kita tuju adalah menemukan solusi dua negara yang dinegosiasikan," kata Stephane Dujarric, dikutip dari Aawsat.

Lahan yang baru disita itu berada di wilayah Tepi Barat, di mana para pemukim Israel menggusur penduduk Palestina, bahkan sebelum pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023.

Kekerasan itu meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.