TRIBUNNEWS.COM, SANAA - Pemimpin Ansarallah Abdul Malik al-Houthi memperingatkan Arab Saudi dengan konsekuensi ekonomi dan militer yang besar jika negara tersebut terus mendukung kebijakan AS dan Israel.

Dalam pesan, belum lama ini, Abdul Malik al-Houthi, memperingatkan akan terjadinya eskalasi bentrokan.

"Kami akan membalasnya dengan cara yang sama: bank ganti bank… bandara di Riyadh dengan bandara di Sanaa… dan pelabuhan dengan pelabuhan," ujarnya.

Peringatan tersebut menyusul meningkatnya ancaman baru-baru ini dari Sanaa yang ditujukan ke Arab Saudi.

Hal yang paling menonjol terjadi awal bulan ini ketika Yaman mengeluarkan ultimatum yang menuntut Riyadh mempercepat kembalinya jamaah haji Yaman yang ditahan ke Sanaa dengan penerbangan Yemenia Airways yang telah tertunda selama seminggu.

Jurnalis Timur Tengah, Khalil Nasrallah mengatakan, Saudi mematuhi tenggat waktu tiga hari tersebut, setelah memahami “bahasa kekerasan.”

Menurutnya, eskalasi Ansarallah terkait langsung dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah Yaman yang didukung Riyadh--di bawah pengaruh AS-- yang bertujuan untuk menghalangi Sanaa melanjutkan blokade lautnya untuk mendukung Gaza.

Hal ini secara eksplisit diungkapkan oleh Houthi, yang memperingatkan Saudi agar tidak berkolusi dengan AS dalam upayanya melemahkan Poros Perlawanan di kawasan.

Agresi ekonomi memperbarui konflik

Pada awal April, Bank Sentral Yaman (CBY) yang berbasis di Aden--bersekutu dengan pemerintah yang didukung Riyadh--memerintahkan bank-bank di Sanaa untuk merelokasi kantor pusat mereka ke kota pelabuhan di selatan dalam waktu 60 hari atau menghadapi sanksi berdasarkan anti-terorisme, korupsi, dan undang-undang pencucian uang.

Pemerintah de-facto di Sanaa menganggap hal ini sebagai upaya untuk menekan mereka agar menghentikan dukungannya terhadap Gaza, menyusul peringatan langsung AS yang didukung oleh ancaman pembaruan agresi Saudi.

Alih-alih mundur, Sanaa memperluas operasinya di Laut Merah menuju Laut Mediterania, setelah pindah ke perairan, termasuk Samudera Hindia dan Teluk Aden.

Dua minggu lalu, manuver Saudi untuk membatasi pembatasan penerbangan dari bandara Sanaa dan menahan jamaah haji Yaman di Jeddah memicu ancaman lebih lanjut dari kepemimpinan Ansarallah.

Houthi secara eksplisit mengancam Arab Saudi dengan konsekuensi berat atas tindakan tersebut dan dukungannya terhadap Israel melawan Yaman.

"Setelah pidatonya, Arab Saudi tampaknya mengubah pendiriannya dengan menginstruksikan pemerintah Aden untuk menunda keputusannya mengenai perbankan," katanya.

Langkah ini diambil oleh utusan PBB untuk Yaman Hans Grundberg, yang meminta ketua Dewan Pimpinan Presiden (PLC) yang dibentuk Saudi, Rashad al-Alimi, untuk “menunda keputusan untuk mencabut izin bank komersial sampai akhir tahun.

Houthi dengan cepat memberi tahu utusan PBB tersebut mengenai “penolakan tegas mereka terhadap upaya untuk menutupi masalah ini sebagai urusan dalam negeri,” menurut Hussein al-Ezzi, Wakil Menteri Luar Negeri di pemerintahan Sanaa.

Ezzi mengatakan bahwa “penggunaan bahasa penundaan dan deportasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak rakyat Yaman tidak dapat diterima.”

Penolakan Sanaa menunjukkan fase baru dalam upayanya untuk mencabut blokade, menekankan bagaimana operasi dukungannya di Gaza dan serangan terhadap operasi militer pimpinan AS dan Inggris di Yaman menuntut perubahan dalam pendekatannya.

Angkatan Bersenjata Yaman yang bersekutu dengan Ansarallah mengumumkan kesiapan pembalasan mereka terhadap setiap tindakan Arab Saudi yang dianggap mendukung Israel.

"Angkatan Bersenjata Yaman, dalam menghadapi tindakan permusuhan yang dilakukan oleh rezim Saudi, dalam melaksanakan arahan Amerika dan melayani Israel, harus menegaskan kesiapan militernya untuk melaksanakan tuntutan rakyat," ujar mereka.

"Kesiapan yang diumumkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman menunjukkan persiapannya untuk melakukan aksi militer terhadap sasaran di Arab Saudi, sambil menunggu keputusan kepemimpinan."

"Sanaa sedang mempersiapkan perang multi-front dari posisi defensif dan telah mengembangkan kelompok sasaran yang beragam dan luas selama dua tahun terakhir, yang mengakibatkan peningkatan potensi kerusakan."

Namun, menurut Khalil, ambisi Yaman lebih luas dari sekadar respons militer.

Mengisyaratkan beragam perhitungan strategisnya, seorang anggota senior biro politik Ansarullah, Mohammed Nasser al-Bukhaiti, mengatakan dalam sebuah postingan di X.

“Kami akan mengalahkan rezim Saudi bukan melalui kekuatan senjata kami, namun melalui keberpihakannya pada rezim yang paling kejam (Israel). dan rezim kriminal, serta dukungan kami terhadap mereka yang tertindas dan terpinggirkan.”

Ancaman Houthi juga bukan sekedar peringatan. Hizam al-Assad, anggota biro politik Ansarallah dan Dewan Syura, mengonfirmasi kepada The Cradle bahwa terdapat “mobilisasi umum dan dimulainya kembali pertempuran untuk memberikan pukulan terhadap Saudi dengan menargetkan sumber daya ekonomi, pembangunan, vital, dan militernya.”

Assad mengaitkan dimulainya kembali pertempuran dengan berlanjutnya “agresi Saudi terhadap rakyat Yaman, serta konspirasinya dengan Amerika dan Israel terhadap bangsa dan tujuan mereka.”

"Rezim Saudi telah memberikan pelayanan kepada Israel selama periode penting ini dengan membuka jalur darat untuk memasok senjata dan perbekalan kepada Israel, oleh karena itu, rezim Saudi menyatakan permusuhan dan keberpihakan dengan Israel terhadap rakyat Palestina dan rakyat Gaza, dengan ikut serta dalam melakukan pembantaian keji di Gaza."

Tidak ada posisi jelas Saudi yang muncul secara publik. Riyadh kemungkinan akan memulai kontak melalui perantara seperti Oman atau mencoba komunikasi langsung dengan Sanaa untuk menghindari eskalasi, mengingat tindakan Sanaa dapat menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan di Arab Saudi.

"Ini bukan pertama kalinya Saudi mengalami pukulan terhadap perekonomian mereka – Yaman telah berulang kali melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas energi dan infrastruktur penting kerajaan tersebut, sehingga melumpuhkan setengah dari produksi minyak Arab Saudi sejak tahun 2019," tulis Khalil.

Ia menambahkan, jika konflik kembali meningkat dan keadaan yang semakin buruk, dampaknya terhadap perekonomian Saudi, termasuk proyek-proyek besar seperti NEOM, bisa lebih besar.

Riyadh salah perhitungan?

Selama sembilan bulan sejak dimulainya Operasi Banjir Al-Aqsa, Arab Saudi berusaha untuk tetap netral dalam segala agresi terhadap Yaman.

Mereka secara terbuka menolak berpartisipasi dalam operasi angkatan laut pimpinan AS atau mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan udara.

AS dan Israel diberitahu tentang serangan pertama Yaman terhadap wilayah pendudukan pada tanggal 18 Oktober 2023, setelah Sanaa mengumumkan bahwa gelombang rudal dan drone akan diluncurkan dengan sasaran Israel, bukan Arab Saudi.

Sejak itu, Arab Saudi telah mencoba untuk membuktikan fakta-fakta baru di Yaman, dengan langkah Bank Sentral ke Aden sebagai salah satu contohnya.

Riyadh diam-diam memfasilitasi jalur darat menuju Israel sebagai kompensasi atas penutupan pelabuhan Eilat yang dilakukan Sanaa setelah mencegah kapal-kapal mencapainya.

"Baru-baru ini, mereka telah melaksanakan tuntutan AS terkait dengan blokade terhadap rakyat Yaman, dan tidak menunjukkan keinginan untuk melanjutkan perundingan perdamaian dengan Yaman, yang dapat mengakhiri agresi bilateral dan mencabut blokade," kata Khalil.

"Mengingat faktor-faktor ini, jelas bahwa Riyadh telah salah menilai posisi Sanaa. Yaman kini memprioritaskan dukungan terhadap rakyat Palestina, dan menganggapnya sebagai peluang untuk membekukan langkah-langkah praktis apa pun terkait penghentian agresi Saudi-UEA yang telah berlangsung selama sembilan tahun," ujar Khalil.

"Saudi bertaruh pada variabel regional yang menguntungkan AS dan Israel, dengan harapan dapat membebaskan diri dari banyak tekanan. Hal ini dibuktikan dengan kelanjutan perundingan “normalisasi” dengan Tel Aviv yang didukung Washington, meskipun terdapat realitas regional di mana pencegahan AS telah melemah, dan Israel berjuang untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam perang Gaza."