Laporan Reporter Tribunnews.com, Wilhelmina Fitriani

TRIBUNNEWS.COM, DHAKA - Bangladesh diperkirakan akan secara resmi menerima putusan pengadilan pada Selasa (23/7/2024) untuk memangkas kuota pekerja pemerintahan atau PNS hingga 30 persen bagi anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh 1971.

Hal tersebut guna memenuhi tuntutan utama para mahasiswa yang menggelar aksi protes dan memicu unjuk rasa berujung kerusuhan terburuk dalam beberapa tahun karena menewaskan hampir 150 orang.

Situasi di ibu kota, Dhaka dan sebagian besar kota besar di Bangladesh masih mencekam hingga diberlakukan jam malam.

Tak hanya itu, pemerintah pun melakukan penutupan internet serta telekomunikasi setelah protes berujung kerusuhan meletus pekan lalu.

Namun, situasi keamanan masih belum sepenuhnya terkendali, kata panglima militer Bangladesh yang berkeliling ibu kota dengan helikopter pada Selasa pagi.

Baca juga: 48 Jam, Waktu Pemerintah Bangladesh Penuhi Tuntutan Baru Demonstran

Para pejabat mengatakan jam malam akan dilonggarkan selama empat jam pada sore hari, naik dari tiga jam pada hari Senin untuk memungkinkan orang membeli kebutuhan pokok.

Para pengunjuk rasa menginginkan pihak berwenang membatalkan putusan pengadilan tinggi bulan lalu yang memulihkan sistem kuota hampir 60 persen pekerjaan pemerintah untuk sebagian orang, seperti keluarga mereka yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh 1971.

Kuota tersebut seharusnya telah dibatalkan pada tahun 2018 oleh pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang pada Senin malam menerima putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan sebagian besar kuota.

Baca juga: Kronologi Kerusuhan Bangladesh Sebabkan 39 Orang Tewas, Kouta PNS Jadi Penyebabnya

Penerimaan tersebut diharapkan akan dipublikasikan dalam catatan resmi pemerintah pada hari Selasa, kata media, dalam rangka memenuhi salah satu tuntutan yang diajukan para pengunjuk rasa.

Pada hari Senin, Hasina menyalahkan lawan-lawan politiknya atas kekerasan tersebut dan mengatakan jam malam yang diberlakukan pada hari Jumat akan dicabut kapan pun jika situasinya membaik.

Para pengunjuk rasa memberikan waktu 48 jam kepada pemerintah untuk memenuhi delapan tuntutan, seperti permintaan maaf publik dari Hasina dan pembukaan kembali kampus universitas yang ditutup saat kekerasan dimulai.

Pada hari Selasa, Malaysia menjadi negara terakhir yang mengevakuasi warganya dari Bangladesh karena kekerasan tersebut, dan Kementerian Luar Negeri mengatakan penerbangan yang membawa mereka pulang akan tiba di Kuala Lumpur.

India juga mengatakan sedikitnya 4.500 pelajar India telah kembali ke rumah dari Bangladesh. (Reuters)