TRIBUNNEWS.COM - Dua faksi Palestina yang sebelumnya berseberangan, Hamas dan Fatah, menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan pada Selasa (23/7/2024), dilansir Al Monitor.

Keduanya juga sepakat untuk bersatu dan membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara untuk wilayah Palestina.

China menjadi perantara dalam kesepakatan tersebut.

"Beijing Declaration on Ending Division and Strengthening Palestinian National Unity" ditandangani saat upacara penutupan pertemuan dua hari antara Hamas dan Fatah.

Hamas diwakili oleh Mousa Abu Marzouk, sedangkan Fatah diwakili oleh Mahmoud al-Aloul.

Ada pula perwakilan dari 12 faksi Palestina lainnya, yakni Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), Palestinian People’s Party (PPP), Palestinian Popular Struggle Front (PPSF), dan Palestinian National Initiative (PNI).

Utusan diplomatik untuk China dari Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, dan Turki juga mengambil bagian dalam dialog tersebut, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

Berbicara dalam upacara pada Selasa, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan hasil terpenting dari perundingan tersebut adalah, para peserta sepakat untuk mencapai rekonsiliasi dan persatuan di antara 14 faksi.

Ia menegaskan Palestine Liberation Organization (PLO) adalah satu-satunya perwakilan sah dari semua faksi rakyat Palestina.

"Sorotan terbesarnya adalah perjanjian pembentukan pemerintahan sementara rekonsiliasi nasional yang berfokus pada rekonstruksi Jalur Gaza pasca-konflik."

"Dan seruan terkuatnya adalah untuk benar-benar mendirikan Negara Palestina yang merdeka sesuai dengan resolusi PBB yang relevan," tambahnya.

Baca juga: Israel Iri saat Fatah dan Hamas Teken Deklarasi Beijing, Sebut PA Mustahil Kuasai Jalur Gaza

Faksi-faksi Palestina menyambut baik deklarasi tersebut dan memuji upaya China untuk mencapai rekonsiliasi Palestina.

"Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional."

"Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya," kata Abu Marzouk saat upacara penutupan.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs Hamas, anggota biro politik Husam Badran memuji deklarasi tersebut, menyebutnya sebagai langkah positif tambahan untuk mencapai persatuan Palestina.

Sementara itu, anggota biro politik Jihad Islam Ihsan Ataya mengatakan dalam sebuah pernyataan, pentingnya Deklarasi Beijing terletak pada penyatuan posisi Palestina dalam menghadapi perang Israel yang sedang berlangsung.

Rincian Kesepakatan

Menurut Deklarasi Beijing, faksi-faksi tersebut sepakat untuk mencapai persatuan nasional Palestina yang komprehensif yang mencakup semua faksi Palestina di bawah kerangka PLO, dan berkomitmen pada pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dengan bantuan Mesir, Aljazair, China, dan Rusia.

Deklarasi tersebut juga menekankan hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan Israel sesuai hukum internasional dan untuk menggagalkan segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

"Pemerintahan persatuan nasional Palestina untuk sementara akan dibentuk berdasarkan konsensus semua faksi Palestina dan berdasarkan keputusan presiden," lanjut deklarasi tersebut.

Pemerintah tersebut akan menjalankan kekuasaannya atas seluruh wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, menyatukan seluruh institusi Palestina dan memulai proses rekonstruksi, serta mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum.

Faksi-faksi juga sepakat untuk mengerahkan segala upaya untuk mencabut blokade Israel di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke wilayah tersebut.

Deklarasi Beijing muncul ketika perang Israel di Jalur Gaza mendekati bulan kesepuluh.

Lebih dari 39.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza dan sekitar 1,9 juta lainnya menjadi pengungsi sejak Israel melancarkan serangan udara dan darat sebagai respons terhadap serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober.

Upaya untuk mencapai rekonsiliasi Palestina semakin intensif sejak perang pecah pada bulan Oktober, di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah konflik berakhir.

Pembicaraan Pascaperang Lainnya

Axios melaporkan pada Selasa, Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab mengadakan pembicaraan di Abu Dhabi Kamis (18/7/2024) lalu, mengenai rencana untuk Gaza pascaperang.

Baca juga: Fatah, Hamas, dan 12 Faksi Tanda Tangani Deklarasi Beijing, China Dukung Palestina Bersatu

Axios mengutip dua pejabat Israel yang mengatakan, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, menjadi tuan rumah pertemuan tersebut dengan penasihat utama Timur Tengah Presiden Joe Biden, Brett McGurk; dan penasihat Departemen Luar Negeri, Tom Sullivan; serta Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer.

UEA dilaporkan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi bagian dari kekuatan multinasional yang akan memerintah Jalur Gaza setelah perang.

Sementara itu, Israel telah berulang kali menolak wacana Hamas akan tetap menguasai Gaza ketika perang berakhir.

Peran China

Deklarasi Beijing sekaligus menjadi pencapaian diplomatik besar bagi China.

China semakin terlibat di kawasan Timur Tengah.

Pada Maret 2023, China juga sukses menjadi menjadi perantara antara Arab Saudi dan Iran mengenai dimulainya kembali hubungan diplomatik mereka.

Sejak dimulainya perang Gaza, China juga telah mengerahkan upaya diplomatik untuk mencapai rekonsiliasi Palestina dan mengakhiri perang.

China berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan menyatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Pada April, China menjadi tuan rumah perwakilan faksi Hamas dan Fatah untuk pembicaraan rekonsiliasi.

Sebelumnya, pada Maret, diplomat China, Wang Kejian, dan kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, bertemu di Qatar untuk membahas konflik Gaza.

Sekilas tentang Hamas dan Fatah

Hamas mengambil alih Jalur Gaza pada 2007, setelah menggulingkan pemerintah yang berafiliasi dengan Fatah dalam bentrokan sengit antara sayap militer kedua partai.

Pengambilalihan ini menyebabkan wilayah Palestina terbagi menjadi dua entitas: pemerintahan yang dikelola Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina yang menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.

Sejak itu, semua upaya mediasi yang dilakukan oleh aktor-aktor regional, terutama Mesir, gagal mengakhiri perpecahan Palestina.

China-lah yang kini berhasil menyatukan keduanya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)