Rekam Jejak Penyensoran Hamas di Facebook, Bukan Pertama Kali Konten Ismail Haniyeh Dihapus
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Meta karena menghapus postingan Facebook-nya tentang pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menuduh raksasa media sosial Meta, bersikap pengecut karena unggahan Facebook-nya mengenai pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dihapus.
Unggahan Anwar, yang menyertakan rekaman video panggilan teleponnya dengan seorang pejabat Hamas yang menyampaikan belasungkawa atas kematian Haniyeh, telah dihapus oleh Meta, Rabu (31/8/2024).
“Biarkan ini menjadi pesan yang jelas dan tegas kepada Meta: Hentikan sikap pengecut ini,” tulis Anwar di halaman Facebook-nya setelah unggahan itu dihapus.
Anwar sebelumnya pernah bertemu Haniyeh di Qatar.
Ia menegaskan bahwa meskipun ia memiliki hubungan yang kuat dengan Haniyeh, ia tidak memiliki hubungan apa pun dengan operasi militer Hamas.
Sejarah penyensoran Meta
Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim, adalah pendukung setia perjuangan Palestina.
Dilansir Firstpost, Malaysia sering kali berselisih dengan kebijakan moderasi konten Meta.
Beberapa bulan lalu, tepatnya pada tanggal 15 Mei, menteri komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengungkapkan kemarahannya pada Meta karena menghapus unggahan Facebook oleh media lokal yang meliput pertemuan Anwar dengan Haniyeh di Qatar.
Saat itu, Meta memulihkan konten tersebut sehari kemudian.
Meta menyatakan bahwa penghapusan tersebut merupakan kesalahan.
Namun, apa yang disebut kesalahan tersebut tampaknya merupakan suatu pola.
Baca juga: Postingan Belasungkawa Muhyiddin Yassin untuk Ismail Haniyeh Juga Dihapus oleh Meta
Meta, yang menetapkan Hamas sebagai "organisasi berbahaya," menggunakan kombinasi sistem otomatis dan peninjauan manusia untuk menghapus atau memberi label konten yang memuji atau mendukung kelompok tersebut.
Hal ini juga terjadi di luar Malaysia.
Antara Oktober dan November 2023, Human Rights Watch mendokumentasikan lebih dari 1.050 kasus di mana konten non-kekerasan yang mendukung Palestina diblokir di Instagram dan Facebook.
Sementara hanya satu kasus yang melibatkan konten yang mendukung Israel, dihapus.
Penghapusan konten pro-Palestina yang tidak proporsional ini menyebabkan tuduhan bias dan penyensoran yang tidak semestinya.
Implikasi bagi kebebasan berekspresi
Perselisihan berulang pemerintah Malaysia dengan Meta mengarah pada kekhawatiran yang lebih besar, yakni pengaruh perusahaan media sosial dalam membentuk wacana politik dan mengendalikan narasi pada isu geopolitik yang sensitif, Firstpost melaporkan.
Ada keseimbangan yang harus dicapai Meta antara menegakkan kebijakannya dan menghormati kebebasan berekspresi.
Sejauh ini, tampaknya Meta masih kesulitan.
Karena Malaysia terus mengadvokasi perjuangan Palestina, perselisihan dengan Meta terkait penghapusan konten kemungkinan akan terus berlanjut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika minta penjelasan dari Meta terkait postingan yang dihapus
Mengutip New Straits Times, Kementerian Komunikasi Malaysia telah meminta penjelasan dari Meta atas penghapusan unggahan media sosial Anwar Ibrahim tentang pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.
Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, yang juga juru bicara pemerintah persatuan, mengatakan kementeriannya juga telah meminta Meta untuk mengklarifikasi mengapa hanya unggahan tertentu di akun Facebook dan Instagram resmi Perdana Menteri yang menjadi sasaran.
Sementara itu, Fahmi meminta media lain yang mengalami masalah serupa untuk melaporkannya ke Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk membantu memulihkan konten.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam Meta karena menghapus unggahan tentang Ismail Haniyeh, dengan mengatakan bahwa hal itu "tidak masuk akal".
Di Instagram, konten tersebut dihapus karena dinilai mengandung individu dan organisasi yang berbahaya.
Baca juga: Deretan Pimpinan Hamas yang Tewas di Tangan Israel Selain Ismail Haniyeh, Ada yang Tewas Disetrum
Sementara itu, pemberitahuan dari Facebook mengatakan bahwa unggahan perdana menteri tersebut telah dihapus karena mengandung unsur-unsur yang memuji atau mendukung orang atau organisasi yang telah ditetapkan sebagai berbahaya.
Kebijakan Meta
Berdasarkan keterangan yang diunggah di blog newsroom Meta (update 18 Oktober 2023), konten yang berisi pujian untuk Hamas, yang ditetapkan oleh Meta sebagai Organisasi Berbahaya, atau konten yang mengandung kekerasan dan grafis, misalnya, tidak diizinkan di platform tersebut.
Meski begitu, Meta mengaku bisa saja melakukan kesalahan dan menawarkan proses banding bagi orang-orang yang merasa Meta telah membuat keputusan yang salah.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)