Ratusan ribu orang pawai di Berlin dalam acara "Christopher Street Day” pada bulan Juli lalu untuk pengakuan hak-hak kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer, dan orang-orang dengan identitas lain, seperti interseksual, aseksual, bigender, atau pangender).

Salah satu peserta pawai itu adalah Vanya Kiber. Dia berasal dari Kazakhstan dan menceritakan kepada Deutsche Welle (DW) tentang kisah hidupnya di sela-sela acara CSD itu.

"Suatu ketika kami datang ke Jerman dan saya segera coming out (Ed: penyataan pengakuan jati diri atas orientasi seksualnya). Dan reaksi pertama orang tua saya adalah: Menelan obat penenang, diam, menangis, meninggalkan percakapan. Pergilah. Bagaimana rasanya tidak bisa menceritakan hal ini kepada siapa pun, menganggap diri Anda penjahat, orang sakit?”

Christopher Street Day menuntut perubahan konstitusi

Kini, lanjut Wanja, ayahnya bahkan bangga padanya dan mendukung hak-hak LGBTQ.

Sedikit kisah sukses. Namun tidak semua orang memiliki ketekunan dan keberuntungan sebagaimana Vanya.

Inilah salah satu alasan mengapa salah satu tuntutan utama pada "Christopher Street Day" adalah: Larangan diskriminasi karena orientasi seksual seseorang harus secara eksplisit dicantumkan dalam konstitusi Jerman, Grundgesetz.

Misalnya, penyanyi pop kenamaan Jerman Herbert Grönemeyer, saat menjadi pembicara pada "Christopher Street Day” mengatakan:

"Pasal 3 Undang-Undang Dasar Jerman harus dilengkapi dengan tambahan bahwa tidak seorang pun boleh dirugikan karena gender dan identitas seksualnya”. Kita membutuhkan ketekunan dan keberanian yang besar, teriak penyanyi itu kepada penonton.

Perubahan konstitusi perlu dua pertiga suara mayoritas

Sejauh ini, Pasal 3 Grundgesetz menyatakan: "Tidak seorang pun boleh dirugikan atau diunggulkan karena jenis kelaminnya, keturunannya, rasnya, bahasanya, tanah air dan asal usulnya, keyakinannya, pandangan agama atau politiknya.”

Identitas seksual tidak disebutkan secara eksplisit. Perjanjian koalisi pemerintah federal antara SPD, Partai Hijau, dan FDP dari Desember 2021 menyatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk melengkapi kata-kata tersebut.

Masalahnya: Perubahan konstitusi memerlukan dua pertiga suara mayoritas, baik di parlemen Jerman, Bundestag, maupun badan perwakilan negara-negara bagian, Bundesrat.

Namun suara koalisi pemerinthanan tidak mencapai dua pertiga kursi di parlemen. Oleh karena itu, mereka memerlukan persetujuan dari partai oposisi terbesar, yaitu kelompok konservatif CDU dan CSU, yang tidak terlalu memikirkan gagasan itu. CDU/CSU beranggapan, penyebutan gender dalam Pasal 3 saat ini sudah cukup. Tidak perlu ada frasa "identitas seksual” di Grundgesetz. Menurut kalangan pengamat, CDU/CSU tidak ingin memaksakan istilah ini karena pemilih mereka yang lebih konservatif.

Hanya CDU Berlin yang berpendapat berbeda

Setelah tuntutan tersebut diangkat lagi pada "Christopher Street Day",Direktur Pelaksana Kelompok Parlemen CDU di Bundestag, Thorsten Frei mengatakan kepada jaringan redaksi Jerman Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): " Perlu ada alasan yang sangat khusus untuk menyentuh katalog hak-hak fundamental, yaitu inti dari konstitusi kita. Namun, saya juga tidak melihat alasan untuk mengubah Grundgesetz, karena perlindungan terhadap diskriminasi atas dasar orientasi seksual sudah tercakup dalam Pasal 3."

Wakil ketua fraksi SPD Dirk Wiese merespons: "Sayangnya, fraksi CDU/CSU menolak diskusi mengenai masalah ini. Oleh karena itu, patut disambut baik bahwa beberapa politisi CDU dari negara bagian memposisikan diri mereka secara berbeda." Yang dimaksud secara khusus adalah Walikota Berlin Kai Wegner yang juga dari Partai CDU.