Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS COM, WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat(AS) menerbitkan aturan agar melarang impor produk dari lima perusahaan China karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan warga muslim Uighur.

Hal tersebut dilakukan AS sebagai bagian dari upaya untuk menghilangkan barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa.

Dilansir dari Reuters, perusahaan asal China yang dilarang ekspor ke AS tersebut termasuk Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings (0601.HK) yang berbasis di Hong Kong dan induknya, Century Sunshine Group Holdings (0509.HK) yang memproduksi pupuk magnesium dan produk paduan magnesium.

Juga termasuk Zijin Mining Group Co (601899.SS) yang membuka anak perusahaan di Xinjiang Habahe Ashele Copper Co dengan kegiatannya menambang logam nonferrous.

Perusahaan-perusahaan asal China yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah AS tersebut belum memberikan tanggapan.

Baca juga: Viral di Korea Utara, Remaja Dihukum Kerja Paksa 12 Tahun karena Nonton Drakor Buatan Korsel

Perusahaan-perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur, yang membatasi impor terkait dengan apa yang pemerintah AS sebut sebagai genosida yang sedang berlangsung terhadap minoritas di wilayah Xinjiang, China Barat.

Daftar tersebut kini mencakup lebih dari 70 entitas yang terkait dengan produk-produk termasuk pakaian katun, suku cadang otomotif, lantai vinil, dan panel surya.

Daftar perusahaan tersebut juga mengidentifikasi mereka yang bekerja dengan pemerintah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang untuk merekrut dan mengangkut warga Uighur, Kazakhztan Kyrgyzstan atau anggota kelompok teraniaya lainnya ke luar wilayah tersebut.

Mereka yang mengambil materi dari wilayah tersebut atau dari orang-orang yang bekerja dengan pemerintah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Para pejabat AS mengatakan pihak berwenang China telah mendirikan kamp kerja paksa untuk warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Beijing menyangkal adanya pelanggaran apa pun terkait hal tersebut.

"Apa yang disebut kerja paksa di Xinjiang tidak lain hanyalah sebuah kebohongan mengerikan yang disebarkan oleh kekuatan antiChina dan merupakan alat bagi politisi AS untuk mengacaukan Xinjiang dan menghambat pembangunan China,” kata Juru Bicara Kedutaan besar China di Washington dalam pernyataan resminya kemarin dikutip dari Reuters, Jumat(9/8/2024).

“China akan terus menjaga dengan tegas hak dan kepentingan perusahaan China yang sah dan semuanya sah," lanjutnya.(Reuters)