TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Israel sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap dorongan baru untuk menghentikan perang di Jalur Gaza.

Dorongan dilanjutkannya perundingan gencatan senjata perang Gaza telah diumumkan oleh mediator Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS).

"Waktunya belum tiba untuk jebakan berbahaya di mana 'perantara' mendiktekan 'rumus' kepada kita dan memaksakan perjanjian penyerahan diri pada kita yang akan menguras darah yang kita tumpahkan dalam perang paling adil yang sedang kita lakukan," ungkapnya, Jumat (9/8/2024), dilansir Al Jazeera.

Smotrich meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak bergerak sedikit pun dari garis merahnya dalam negosiasi, yang dilaporkan menjadi titik kritis utama yang mencegah tercapainya kesepakatan saat negosiasi terakhir dilakukan pada pertengahan Juli 2024.

Mediator Minta Israel-Hamas Lanjutkan Perundingan

Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar telah merilis pernyataan bersama yang menyerukan Israel dan Hamas untuk melanjutkan negosiasi mengenai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.

Pernyataan tersebut menyatakan, ketiga negara telah membuat kerangka perjanjian yang "hanya tinggal menyelesaikan rincian implementasinya".

Israel mengatakan akan mengirim negosiator ke perundingan yang diusulkan, yang direncanakan pada 15 Agustus di Doha atau Kairo.

Sementara, Hamas tidak segera menanggapi.

Dorongan diplomatik baru akan dilihat sebagai upaya untuk menghentikan ketegangan regional agar tidak semakin tak terkendali, setelah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh minggu lalu.

Iran, yang menyalahkan Israel, telah bersumpah untuk memberikan tanggapan - meskipun Israel belum berkomentar langsung mengenai pembunuhan tersebut.

Baca juga: Iran Abaikan Warganya Tanpa Perlindungan saat Bersiap Serang Israel

Dalam pernyataan bersama, ketiga negara mengundang Israel dan Hamas untuk memulai kembali perundingan pada 15 Agustus "untuk menutup semua kesenjangan yang tersisa dan memulai pelaksanaan kesepakatan tanpa penundaan lebih lanjut."

"Sebagai mediator, jika diperlukan, kami siap menyampaikan proposal penghubung akhir yang menyelesaikan masalah implementasi yang tersisa dengan cara yang memenuhi harapan semua pihak," kata mediator dalam pernyataan bersama, Kamis (8/8/2024), dikutip dari BBC.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Dikatakannya, perjanjian kerangka kerja tersebut didasarkan pada "prinsip-prinsip" yang sebelumnya digariskan oleh Presiden Biden pada 31 Mei - yang akan dimulai dengan gencatan senjata penuh dan pembebasan sejumlah sandera - dan didukung oleh Dewan Keamanan PBB.