Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Akhirnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) bersama antara Indonesia - Jepang yang baru ditandatangan kedua menteri.

Dari Jepang dilakukan Menlu Yoko Kamikawa dan dari Indonesia dilakukan Mendag Zulkifli Hasan tanggal 8 Agustus lalu.

Pada tanggal 8 Agustus, upacara penandatanganan Protokol Amandemen Perjanjian antara Jepang dan Republik Indonesia tentang Kemitraan Ekonomi (Protokol Amandemen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia) diadakan melalui konferensi video, dan Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa menghadiri pertemuan tersebut.

Protokol yang telah diubah ditandatangani antar kedua Menteri dan H.E. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan mewakili Republik Indonesia.

"Protokol yang direvisi ini baru-baru ini ditandatangani setelah adanya konfirmasi kesepakatan prinsip perundingan pada pertemuan puncak Jepang-Indonesia pada bulan Desember 2023 (Reiwa 5), dan sebagai hasil dari penyesuaian selanjutnya," ungkap Menteri Kamikawa.

Baca juga: Pengalaman Kuliah di Jepang, Jerome Polin Buktikan Berbagi Makanan Ampuh Bangun Relasi Pertemanan

Menurutnya pula, protokol yang diubah ini memperluas isi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia melalui amandemen yang mencakup perbaikan peraturan serta peningkatan akses pasar untuk perdagangan barang dan jasa.

"Kesimpulan dari revisi protokol ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi dengan Indonesia yang memiliki perekonomian terbesar di kawasan ASEAN, dan semakin memperkuat hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia secara keseluruhan."

Isi perjanjian akan diperluas dengan meningkatkan akses pasar antara kedua negara terkait perdagangan barang dan jasa, serta dengan memperbaiki aturan.

EPA antara Jepang dan Indonesia dibuat 2007 dan mulai berlaku pada Juli 2008. Pada prinsipnya, tinjauan umum akan dilakukan pada tahun kelima setelah perjanjian mulai berlaku, dan disepakati untuk memulai tinjauan pada Desember 2013 dan negosiasi dimulai pada 15 Mei 2015. Pada Desember 2023, kedua belah pihak mengkonfirmasi kesepakatan prinsip tentang negosiasi, yang mengarah pada penandatanganan saat ini.

Isi utama dari protokol yang direvisi adalah untuk meningkatkan akses pasar dari Jepang ke Indonesia, dan termasuk penghapusan atau pengurangan tarif pada total 19 item, termasuk mobil, baja, dan produk baja.

Di sisi lain, untuk meningkatkan akses dari Indonesia ke pasar Jepang, tarif pada total 114 produk pertanian dan perikanan, termasuk tuna kalengan dan bonito kalengan, akan dihapus atau dikurangi.

Selain itu, aturannya telah ditingkatkan, seperti penambahan bab tentang e-commerce (EC) dan perluasan bab tentang kekayaan intelektual.

Pemerintah Jepang mengatakan bahwa kesimpulan dari protokol yang diamandemen diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi dengan Indonesia dan semakin memperkuat hubungan bilateral.