TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus menyatakan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah mengamankan hukum dan ketertiban setelah mantan perdana menteri Sheikh Hasina meninggalkan negara dalam keadaan kacau, The Independent melaporkan.

Ekonom peraih Nobel tersebut adalah wajah kepemimpinan baru Bangladesh.

Muhammad Yunus mengambil alih jabatan sebagai penasihat utama pemerintahan sementara.

Yunus menyebut aksi protes yang didorong oleh mahasiswa itu sebagai sebuah "revolusi".

"Hukum dan ketertiban adalah prioritas utama agar orang-orang dapat duduk atau mulai bekerja," kata Yunus dalam sebuah konferensi pers di ibu kota Dhaka.

Ia juga berjanji untuk mengawasi reformasi yang lebih luas seperti memperkuat kebebasan berbicara.

Bertahun-tahun sebelumnya, pemerintahan Bangladesh dicap hampir otoriter yang berujung kekacauan.

"Bahkan pemerintah, apa yang mereka lakukan, apa pun yang mereka lakukan, sama sekali tidak masuk akal bagi saya," katanya.

"Mereka tidak tahu apa itu administrasi."

"Namun sekarang ada harapan."

"Kami adalah wajah baru yang segar bagi mereka, bagi negara."

Baca juga: Dituding Sheikh Hasina Jadi Dalang Kudeta di Bangladesh, Pemerintah AS Buka Suara

"Akhirnya, saat ini, monster itu telah pergi."

Akhir pekan lalu, setelah menuntut Hasina untuk mundur, para pemimpin demo juga menuntut pengunduran diri kepala Mahkamah Agung Obaidul Hassan.

Hassan segera mengundurkan diri bersama lima hakim lainnya di pengadilan tinggi tersebut.