TRIBUNNEWS.COM - Perwakilan gerakan Hamas di Lebanon, Ahmed Abdel Hadi, mengumumkan Hamas tidak akan berpartisipasi dalam konsultasi gencatan senjata di Gaza, yang dijadwalkan akan diadakan pada 15 Agustus 2024 di Doha, Qatar atau Kairo, Mesir.

Ia menegaskan Hamas tidak menentang perundingan gencatan senjata secara umum.

Namun, menurutnya hal ini tidak bisa dilakukan sekarang karena Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tidak menunjukkan itikad baik untuk menghentikan agresi militernya.

"Netanyahu menipu dan mengelak serta ingin memperpanjang perang dan bahkan memperluasnya di tingkat regional," katanya dalam wawancara yang diberitakan Al Arabiya, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, dengan menghambat perundingan tersebut, Netanyahu masih leluasa untuk melanjutkan agresinya di Jalur Gaza.

"Hamas akan kembali ke meja perundingan jika Israel menunjukkan komitmen yang kuat terhadap proposal gencatan senjata yang diajukan oleh gerakan tersebut pada bulan Juli," tegasnya.

Netanyahu adalah Pihak yang Hambat Negosiasi

Sebelumnya, The New York Times mengungkap dokumen yang menyatakan Netanyahu sebagai pihak yang berupaya menghambat perundingan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza yang ditengahi moderator, Qatar dan Mesir.

"Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, adalah orang yang secara praktis menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas di Jalur Gaza, yang bertentangan dengan pernyataan Netanyahu yang menyalahkan Hamas," lapor The New York Times, Selasa (13/8/2024).

Dokumen itu tidak dipublikasikan oleh pemerintah Israel, namun The New York Times melihat dokumen tersebut.

Surat kabar itu mengatakan Netanyahu menambahkan syarat-syarat baru ke dalam perundingan, yang menciptakan hambatan baru dalam perundingan dengan Hamas.

Baca juga: Hamas Kembali Katakan Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Dilaksanakan, Bukan Perundingan Baru

"Salah satu dokumen menunjukkan Israel mengadopsi syarat-syarat baru untuk perundingan pada akhir Juni dan diserahkan kepada mediator Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat," katanya.

Kantor Netanyahu membantah pemberitaan itu dengan pernyataan, "Draf tanggal 27 Juli tidak memuat ketentuan baru dan tidak bertentangan dengan usulan tanggal 27 Mei."

Netanyahu menuduh Hamas menghalangi perjanjian tersebut dengan mengklaim Hamas menuntut 29 perubahan.

Netanyahu berdalih dengan mengatakan usulan baru tentang inspeksi di koridor Netzarim, selatan Kota Gaza, mengacu pada mekanisme inspeksi yang disepakati untuk memastikan hanya warga sipil yang kembali ke utara, sesuai kesepakatan pada Mei lalu.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Saat ini, Israel masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 39.929  jiwa dan 92.240 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Rabu (14/8/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Pune News.

Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023) untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948.

Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel