"Kami sedang dalam proses mempercepat penanganan kasus ini, dan tak seorang pun akan luput dari hukuman jika terbukti bersalah," ujar Eknath Shinde, dikutip dari BBC.

Manajemen sekolah juga menjadi pusat perhatian setelah orang tua anak-anak tersebut menuduh berbagai kelalaian terkait keselamatan, termasuk tidak adanya kamera CCTV yang berfungsi di kampus.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak, Priyank Kanungo menyebut sekolah bersikap tidak peka terhadap kasus tersebut.

Priyank juga menuduh sekolah telah mencoba menekan kasus tersebut.

“Kantor polisi terkait tidak mendaftarkan FIR (Laporan Informasi Pertama atau pengaduan awal) pada waktunya,” tutur Priyank.

Polisi dan manajemen sekolah belum menanggapi tuduhan ini.

Namun sekolah tersebut telah menskors kepala sekolah, seorang guru kelas, dan seorang karyawan perempuan atas insiden tersebut.

Sementara itu, saat berita tentang kasus itu mencuat, warga setempat mulai mengutuk insiden itu melalui media sosial mereka.

Mereka juga menuntut tindakan terhadap manajemen sekolah dan petugas polisi yang menunda pengajuan FIR.

Selanjutnya, warga mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa di Badlapur pada Selasa.

Pada Selasa pagi, banyak pengunjuk rasa pertama kali berkumpul di luar sekolah.

Sebagian besar dari pengunjuk rasa itu adalah orang tua siswa dari sekolah tersebut.

Setelah aksi itu, Badlapur ditutup, bahkan becak pun tidak beroperasi.

(mg/Putri Amalia Dwi Pitasari)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).