TRIBUNNEWS.COM – Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengumumkan rencana untuk memindahkan Natal dari bulan Desember ke bulan Oktober.

Mengutip DW, dalam acara televisi mingguannya pada hari Senin, Maduro mengatakan, "Sekarang bulan September, dan sudah tercium aroma Natal."

"Itulah sebabnya tahun ini, sebagai bentuk penghormatan kepada Anda semua, dan sebagai rasa terima kasih kepada Anda semua, saya akan menetapkan Natal lebih awal pada tanggal 1 Oktober."

Keputusan presiden berusia 61 tahun itu agaknya dipandang sebagai pengalihan isu atas kekacauan yang telah melanda negara itu setelah pemilihan presiden pada bulan Juli lalu.

Masyarakat Tidak Senang

Natal merupakan perayaan besar di Venezuela yang mayoritas penduduknya beragama Katolik.

Atas kabar tersebut, sebagian orang tidak senang.

Jose Ernesto Ruiz, seorang pekerja kantoran di ibu kota, Caracas, mengatakan kepada kantor berita Associated Press:

"Natal seharusnya menjadi saat yang penuh kegembiraan, reuni keluarga, pesta, hadiah, tetapi tanpa uang dan dengan krisis politik ini, siapa yang dapat percaya bahwa Natal akan datang lebih awal?"

Ini bukan pertama kalinya Maduro memajukan tanggal Natal ke tanggal yang lebih awal.

Ia juga melakukannya selama pandemi Covid-19.

Protes Massal Terus Berlanjut di Venezuela

Sementara itu, aksi demonstrasi masih berlanjut di Venezuela.

Baca juga: AS Sita Pesawat Jet Pribadi Presiden Venezuela Dassault Falcon 900EX di Republik Dominika

Partai-partai oposisi terus memprotes hasil pemilu bulan Juli yang mereka anggap tidak bersih.

Oposisi mengatakan bahwa Maduro mempertahankan kekuasaannya secara ilegal.

Mereka menuduh Maduro melakukan kronisme dan korupsi yang meluas yang telah melumpuhkan ekonomi negara tersebut.

Tindakan keras terhadap oposisi juga telah memicu lebih banyak kekhawatiran tentang keadaan negara tersebut.

Lebih dari 2.400 orang telah dipenjara sejauh ini, menurut kantor berita AFP.

Wartawan, politisi, dan pekerja bantuan turut dipenjara.

Mengutip NBC News, Mahkamah Agung Venezuela, yang dikenal loyal kepada presiden, menyatakan Maduro sebagai pemenang pemilihan umum 28 Juli.

Pihak oposisi sempat mengumpulkan hasil pemungutan suara untuk membuktikan bahwa merekalah pemenangnya.

Tetapi Mahkamah Agung Venezuela mengatakan bahwa penghitungan suara daring yang disusun oleh partai-partai oposisi itu adalah palsu.

Sementara itu, pengamat pemilu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Carter Center mengatakan hasil pemilu yang diumumkan pemerintahan Maduro kurang kredibel.

AS, Uni Eropa, dan beberapa negara Amerika Latin juga setuju dan mengatakan hasil pemilu negara tersebut curang.

Mereka mendukung klaim dari oposisi bahwa kandidat mereka, Edmundo Gonzalez, adalah pemenang pemilu sebenarnya.

Surat Penangkapan Edmundo González

Beberapa jam sebelum pengumuman Natal, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk kandidat presiden oposisi Edmundo González.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers hari Selasa (3/9/2024) bahwa AS mengutuk surat perintah penangkapan tersebut.

Baca juga: Presiden Venezuela Maduro Tandatangani Dekrit Pemblokiran Akses X Selama 10 Hari

"Ini hanyalah contoh lain dari upaya Maduro untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan dan menolak untuk mengakui bahwa Mr. Gonzalez memenangkan suara terbanyak pada tanggal 28 Juli," katanya.

Kirby mengatakan pemerintah AS telah memerintah dan mengkalibrasi sanksi AS terhadap Venezuela, termasuk penyitaan pesawat penumpang yang digunakan oleh Maduro.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)