Israel Meminta AS untuk Tidak Memasukkan Klausul 'Gencatan Senjata Permanen' di Negosiasi dengan Hamas

TRIBUNNEWS.COM - Israel dilaporkan meminta Amerika Serikat (AS) untuk tidak menawarkan klausul "gencatan senjata permanen" atau "penarikan penuh" dari Jalur Gaza dalam negosiasi gencatan senjata tersebut.

Tekanan Israel ini membuat AS tidak dapat mengajukan proposal yang dapat diterima baik oleh Israel maupun Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas.

Baca juga: AS Sedang Persiapkan Proposal Baru, Netanyahu Bersikeras Ingin Kendalikan Perbatasan Gaza-Mesir

"Sumber ekslusif dalam Milisi Perlawanan Palestina memberikan informasi kalau mediator gencatan senjata Perang Gaza telah menyampaikan kepada Perlawanan bahwa AS tidak dapat mengajukan proposal yang dapat diterima baik oleh Israel maupun Gerakan Perlawanan Islam Hamas," tulis laporan Al Mayadeen dalam sebuah laporan dengan label eksklusif.

Menurut sumber tersebut, Israel menekan pemerintah AS agar tidak menawarkan proposal gencatan senjata kepada Hamas tanpa persetujuannya.

Israel juga bersikeras agar Washington menghilangkan ketentuan apa pun seperti "gencatan senjata permanen" atau "penarikan penuh" dari Jalur Gaza dari perjanjian tersebut.

Penting untuk dicatat kalau Presiden AS Joe Biden sebelumnya menyatakan bahwa Netanyahu "tidak melakukan upaya yang cukup" untuk mencapai kesepakatan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Jalur Gaza, katanya dalam menanggapi pertanyaan dari wartawan di Gedung Putih.

Sementara itu, media Israel sebelumnya melaporkan bahwa seorang sumber yang mengetahui negosiasi tersebut menyatakan, "Netanyahu lebih mengutamakan melanjutkan perang daripada membebaskan tawanan [tawanan]."

Sebaliknya, Reuters, mengutip 10 sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, mencatat bahwa kondisi pendudukan Israel, khususnya mempertahankan kehadiran militer di dalam Jalur Gaza, khususnya di sepanjang Rute Philadelphia, mempersulit negosiasi dan cenderung menunda kesepakatan gencatan senjata.

Sumber tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa ketidaksepakatan tersebut berasal dari syarat yang ditetapkan oleh Israel, karena Hamas telah menyetujui versi proposal gencatan senjata, yang telah diungkapkan Biden sebelumnya pada bulan Mei.

Sementara itu, Milisi Perlawanan di Jalur Gaza menganggap para pemimpin pendudukan Israel bertanggung jawab atas upaya mediasi yang gagal dengan terus melakukan agresi dan mengingkari perjanjian sebelumnya, khususnya proposal yang mereka terima pada tanggal 2 Juli.

Semua faksi Perlawanan Palestina menegaskan kalau posisi mereka, bersama dengan posisi rakyat Palestina, terkait perjanjian apa pun, didasarkan pada "penghentian agresi secara menyeluruh, penarikan penuh dari Gaza, dimulainya rekonstruksi, dan kesepakatan pertukaran tahanan yang serius."

Herzog: Biaya Kesepakatan Mahal, Lebih Mahal Lagi Jika Sandera Tidak Dikembalikan

Di tengah meningkatnya perpecahan politik, Presiden Israel Isaac Herzog telah menekankan perlunya "persatuan dalam sistem politik" selama masa krusial ini, seperti yang dilaporkan oleh saluran TV Israel, KAN.

Herzog menekankan kalau "Israel" sedang menghadapi "momen penting" yang membutuhkan upaya terpadu untuk mengamankan pembebasan tawanan yang ditahan di Jalur Gaza.