Sekjen PBB Tak Bisa Hubungi Netanyahu Sejak 7 Oktober 2023, Teleponnya Tidak Diangkat
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan dirinya tidak bisa menghubungi PM Israel Benjamin Netanyahu karena teleponnya tidak pernah diangkat.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa kurangnya akuntabilitas atas pembunuhan staf PBB dan pekerja bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza sama sekali tidak dapat diterima.
Guterres mengatakan kepada Reuters, Rabu (11/9/2024), bahwa ia belum berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak perang meletus pada 7 Oktober tahun lalu.
Guterres dan Netanyahu pernah bertemu langsung di PBB setahun yang lalu, tepatnya pada 20 September 2023.
Guterres mengatakan ia mau bertemu lagi, jika Netanyahu meminta.
"Saya belum berbicara dengannya karena dia tidak mengangkat telepon saya, tetapi saya tidak punya alasan untuk tidak berbicara dengannya," kata Guterres.
"Jadi, jika dia datang ke New York dan meminta bertemu dengan saya, saya akan sangat senang bertemu dengannya."
Sementara itu, ketika ditanya apakah Netanyahu berencana bertemu dengan Guterres di sela-sela Sidang Umum PBB, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan bahwa jadwal Netanyahu belum ditetapkan.
Mengenai agresi militer Israel di Gaza, Guterres mengatakan telah terjadi pelanggaran yang sangat dramatis terhadap hukum humaniter internasional.
Ia menambahkan bahwa sama sekali tidak ada perlindungan yang efektif terhadap warga sipil.
"Apa yang terjadi di Gaza sama sekali tidak dapat diterima," ujarnya.
Hampir 300 pekerja bantuan kemanusiaan, lebih dari dua pertiganya adalah staf PBB, juga tewas selama konflik tersebut, menurut PBB.
Baca juga: Bantah Klaim Israel, PBB: Tidak Ada Bukti Keterlibatan Hamas di Sekolah Penampungan UNRWA Gaza
Guterres mengatakan harus ada investigasi dan akuntabilitas yang efektif atas kematian mereka.
"Kami memiliki pengadilan, tetapi kami melihat bahwa keputusan pengadilan tidak dihormati, dan ketidakpastian akuntabilitas seperti inilah yang sama sekali tidak dapat diterima," kata Guterres.
Pengadilan tertinggi PBB - Mahkamah Internasional atau ICJ - mengatakan pada bulan Juli bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal dan mereka harus menarik diri dari wilayah tersebut.
