Israel Mau Masuk Menyerbu, PM Lebanon Umumkan Pengerahan Pasukan ke Perbatasan

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Sementara Lebanon Najib Mikati, Senin (30/9/2024) mengonfirmasi komitmen pemerintahnya terhadap usulan gencatan senjata Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Arab Saudi untuk mengerahkan tentara Lebanon ke perbatasan Israel di bawah naungan Resolusi PBB 1701.

Selama kunjungannya ke Ain al-Tineh, Mikati menegaskan bahwa Lebanon sepenuhnya mendukung isi pernyataan gencatan senjata, dengan menyebutnya sebagai sikap resmi pemerintah Lebanon.

Baca juga: Tentara Israel Bersiap Invasi Darat Terbatas di Lebanon, Hizbullah: Pertempuran Bakal Lama

Mikati juga menyatakan kalau Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri meyakinkannya bahwa setelah gencatan senjata tercapai, parlemen akan bersidang untuk memilih presiden baru.

Jabatan presiden telah kosong sejak Oktober 2022, ketika masa jabatan Michel Aoun berakhir.

Parlemen Lebanon telah berupaya tetapi gagal lebih dari selusin kali untuk menyetujui penggantinya.

Perdana Menteri Mikati juga mengonfirmasi kesiapan Lebanon untuk mengerahkan tentaranya di selatan Sungai Litani segera setelah gencatan senjata tercapai.

Pada tanggal 25 September, AS beserta sekutu-sekutunya di Barat dan Arab merilis pernyataan yang menyerukan gencatan senjata selama tiga minggu antara Hizbullah dan Israel.

Australia, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Arab Saudi, UEA, Inggris, dan Qatar semuanya menandatangani pernyataan tersebut, yang menurut mereka akan memungkinkan dilakukannya negosiasi yang mendorong Hizbullah untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, serta mencapai gencatan senjata di Gaza.

"Sudah saatnya untuk menyelesaikan penyelesaian diplomatik yang memungkinkan warga sipil di kedua sisi perbatasan untuk kembali ke rumah mereka dengan aman," kata pernyataan tersebut.

Para pemimpin politik Israel dengan cepat menolak seruan gencatan senjata tersebut.

"Tidak akan ada gencatan senjata di wilayah utara. Kami akan terus berjuang melawan organisasi teroris Hizbullah dengan sekuat tenaga hingga kemenangan dan warga di wilayah utara dapat kembali ke rumah mereka dengan aman," kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, melalui media sosial pada tanggal 26 September. Israel kemudian melancarkan operasi pengeboman besar-besaran yang berhasil menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan pemimpin gerakan perlawanan Lebanon lainnya pada 27 September.

Militer Israel dilaporkan tengah mempersiapkan invasi darat ke Lebanon selatan.

Resolusi PBB 1701 disahkan setelah perang tahun 2006 antara Hizbullah dan Israel.