TRIBUNNEWS.COM - Inggris dan Prancis menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Selain itu Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan Inggris sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, atas komentar mereka mengenai konflik tersebut.

Laporan sebelumnya menyebutkan mantan Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, juga mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap kedua menteri tersebut sebelum Partai Konservatif yang berkuasa saat itu kalah dalam pemilu Inggris pada bulan Juni.

“Kami sedang mempertimbangkan hal tersebut karena jelas-jelas komentar tersebut merupakan komentar yang penuh kebencian," kata Keir Starmer, Rabu (16/10/2024), menanggapi pertanyaan apakah Inggris akan menjatuhkan sanksi kepada kedua menteri Israel tersebut atas komentarnya.

Sebelumnya, Bezalel Smotrich membenarkan kelaparan warga sipil di Jalur Gaza dan Ben Gvir menggambarkan para pelaku kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di Tepi Barat sebagai pahlawan.

Dalam pernyataannya, Keir Starmer juga menekankan Israel harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari meningkatnya korban sipil di Jalur Gaza.

“Israel harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban sipil, mengizinkan bantuan masuk ke Gaza dalam jumlah yang jauh lebih besar, dan memungkinkan mitra kemanusiaan PBB untuk beroperasi secara efektif,” kata Keir Starmer.

"Inggris, bersama Prancis, akan mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah ini," tambahnya, dikutip dari Aawsat.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengatakan Aljazair juga menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.

Pada awal bulan ini, Reuters melaporkan pasokan makanan ke Jalur Gaza menurun tajam dalam beberapa minggu terakhir setelah pemerintah Israel memberlakukan aturan bea cukai baru.

Sekutu Israel, Amerika Serikat (AS) mengatakan situasi kemanusiaan harus membaik atau Israel akan menghadapi potensi pembatasan bantuan militer.

Baca juga: Kini Hadapi Sistem Anti-Rudal THAAD dari AS, Bagaimana Cara Iran Tembus Pertahanan Udara Israel?

“Ada kebutuhan mendesak untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Jalur Gaza, dan hal ini sudah berlangsung sejak lama,” kata Keir Starmer kepada Parlemen Inggris saat menjawab pertanyaan mengenai situasi tersebut.

David Lamy mengatakan Israel harus memastikan perlindungan warga sipil dan membuka jalan agar bantuan penyelamatan jiwa dapat tiba.

Ia juga menekankan pertemuan Dewan Keamanan PBB akan membahas masalah ini.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Saat ini, Israel yang didukung Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 42.344 jiwa dan 99.013 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Selasa (15/10/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948.

Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel