TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara kementerian luar negeri Esmaeil Baghaei mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat aduan ke pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Surat ini berisi aduan terkait ancaman Israel yang akan menyerang situs nuklir Iran.

Menurut Baghaei, ancaman Israel ini melanggar resolusi PBB.

"Ancaman untuk menyerang situs nuklir bertentangan dengan resolusi PBB  dan dikutuk kami telah mengirim surat tentang hal itu kepada pengawas nuklir PBB," kata Baghaei dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, dikutip dari Al-Arabiya.

Sebelumnya, Israel telah bersumpah akan membalas serangan Iran pada tanggal 1 Oktober 2024.

Menurut pejabat Israel, serangan balasan yang akan dilakukan pihaknya bisa menyasar mana saja, termasuk fasilitas produksi nuklir dan minyak Iran.

Hal tersebut didukung penuh oleh Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

"Kita harus bertindak sekarang untuk menghancurkan program nuklir Iran, fasilitas energi utamanya, dan melumpuhkan rezim teroris ini," tulis Bennett di X setelah serangan rudal Iran, dikutip dari Al-Jazeera.

Namun, presiden Amerika Serikat, Joe Biden tidak setuju dengan usulan tersebut.

Meski menolak, Biden justru telah menyetujui pengerahan sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan pasukan Amerika Serikat ke Israel, mungkin untuk mengantisipasi respons Iran terhadap serangan Israel.

Sementara itu, lawan politik Biden, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, telah mendesak Israel untuk melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. 

Sementara itu, Iran diketahui memiliki 2 lokasi inti program nuklir.

Baca juga: Usai Bocornya Rencana Israel Serang Iran, AS Buru-buru Gelar Rapat Rahasia

Kedua lokasi tersebut di antaranya di kompleks pengayaan uranium Natanz dan Pusat Teknologi Nuklir Isfahan.

Kota Isfahan, lokasi respons Israel pada bulan April, juga merupakan lokasi beberapa fasilitas penting, termasuk perusahaan militer.