"Meskipun ada dukungan luas untuk undang-undang tersebut, baik koalisi maupun oposisi menyuarakan kekhawatiran bahwa pemungutan suara atau penerapannya akan tertunda karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berada di bawah tekanan besar dalam beberapa minggu terakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat karena kurangnya badan alternatif yang akan memberikan tanggapan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza," demikian laporan surat kabar tersebut.

Namun tampaknya tidak semua setuju dengan penerapan RUU ini.

Seperti pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel.

Ia memperingatkan jika undang-undang tersebut disahkan, maka Israel dinyatakan melanggar Piagam PBB.

Oleh karena itu, kemungkinan besar keanggotaan Israel di PBB dapat ditangguhkan.

Sebagai informasi, UNRWA adalah badan utama yang mengelola bantuan kemanusiaan di Gaza, yang telah hancur akibat perang Israel selama lebih dari setahun. 

UNRWA berkantor pusat di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Ratusan pekerja UNRWA telah tewas dalam serangan Israel, menjadikannya konflik paling mematikan bagi pekerja PBB.

Konflik Palestina vs Israel

Israel terus melancarkan serangan sejak 7 Oktober di Jalur Gaza.

Meski ada resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata, Israel terus mengabaikannya.

Serangan Israel ini telah menewaskan lebih dari 43.000 orang sejak saat itu.

Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

Lebih dari 101.100 warga Gaza mengalami luka-luka.

Agresi Israel ini juga membuat hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi dan banyak bangunan yang hancur.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait UNRWA dan Konflik Palestina vs Israel