Krisis Tentara, Israel Ungkap Kesulitan Rekrut Pasukan Baru Akibat Perang Lawan Hamas dan Hizbullah
Israel mengeluh kesulitan merekrut prajurit baru untuk menghadapi serangan multi-front yang didukung Iran, Hizbullah, di Lebanon.
Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Garudea Prabawati
Di laman media sosial X mereka berbondong-bondong menolak perintah wajib militer di tengah kondisi perang Israel-Palestina yang semakin memanas.
“Saya siap untuk terus menanggung akibatnya dan masuk penjara jika hal itu mencegah terjadinya dehumanisasi secara diam-diam. Mereka (warga Palestina) adalah manusia!,” kata Sophia Or, salah satu pemuda Israel yang pernah menjalani hukuman penjara karena menolak wajib militer.
Sebagian dari mereka menolak perintah ini dengan alasan menentang ideologi Netanyahu atas pendudukan tanah Palestina dan pengeboman warga sipil di Gaza yang telah menimbulkan genosida massal hingga lebih dari 36.170 nyawa melayang.
Sementara pasukan lainnya menjelaskan bahwa alasan mereka menolak perintah wamil karena selama masa pelatihan, para tentara mengalami kesenjangan yang serius dalam peralatan, profesionalisme, dan kurangnya sumber daya manusia.
Netanyahu Perintahkan Warga Ultra-Ortodoks Turun ke Medan Perang
Di tengah meningkatnya ancaman krisis pasukan, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu putar otak merilis aturan baru.
Adapun aturan baru itu berisi perintah bagi warga Israel dari kelompok Yahudi ultra-ortodoks untuk ikut bergabung dengan pasukan militer ke medan perang di Jalur Gaza.
"Kami berencana untuk mewajibkan orang-orang ultra-ortodoks bergabung di IDF (militer Israel) dan pegawai sipil nasional. Kami juga tengah melakukan cara untuk mengenai rencana itu," ujar Netanyahu seperti dikutip dari Reuters.
Pernyataan tersebut dilontarkan Netanyahu, usai mencuatnya isu yang menyebut bahwa jumlah pasukan Israel di Gaza tengah mengalami krisis.
Sayangnya rencana tersebut mendapat kecaman dari sejumlah pihak, mereka menilai keputusan Netanyahu bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung Israel pada 2018 silam yang mengecualikan warga ultra-ortodoks Israel melakukan wajib militer.
Sementara itu partai-partai ultra-Ortodoks beranggapan bahwa Netanyahu telah melupakan janjinya sebelum terpilih menjadi PM Israel.
Dimana saat itu Netanyahu berjanji memberikan hak Istimewa pada warga ultra-ortodoks agar ditangguhkan dari wajib militer apabila partai-partai ultra-Ortodoks mau membantu Netanyahu mendapatkan mayoritas suara di parlemen bersama dengan partai-partai nasionalis sayap kanan.
(Tribunnews.com/ Namira Yunia)
