Thomas-Greenfield kemudian secara terbuka menuduh pelapor PBB tersebut bersikap antisemitisme, dengan mengatakan di akun X miliknya bahwa “PBB tidak boleh menoleransi antisemitisme dari seorang pejabat PBB yang ditunjuk untuk mempromosikan hak asasi manusia.”

Misi Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa juga mengeluarkan pernyataan, menuduh Albanese memiliki “paradigma penuh kebencian” dan menjadi “aktivis politik” yang secara teratur menyebarkan antisemitisme.

'Niat Genosida'
Dalam laporan yang dirilis pada Senin malam, Albanese menggambarkan situasi di Gaza sebagai akibat dari keadaan luar biasa Israel dan impunitas yang meluas. 

Dalam laporannya yang disampaikan kepada Majelis Umum PBB, Albanese menyoroti apa yang disebutnya sebagai “pemindahan dan penggantian paksa jangka panjang, disengaja, dan diorganisir oleh negara” terhadap warga Palestina, dengan intensitas yang meningkat menyusul eskalasi kekerasan setelah 7 Oktober 2023.

Laporan tersebut berfokus pada "niat genosida" Israel, menempatkan situasi saat ini dalam kerangka yang lebih luas dari pola perluasan wilayah dan pembersihan etnis selama puluhan tahun yang bertujuan untuk menghilangkan keberadaan Palestina di Palestina.

Albanese menyatakan bahwa “kekerasan yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina pasca-7 Oktober tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan bagian dari pemindahan paksa dan penggantian warga Palestina yang disengaja, sistematis, dan diorganisir oleh negara dalam jangka panjang.”

Laporan tersebut lebih lanjut menuduh Israel menghalangi upaya investigasi internasional, seperti dengan menghalangi akses bagi tim pencari fakta dari PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional.

Dokumen tersebut menegaskan bahwa “penolakan terus-menerus terhadap akses terhadap mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penyidik ​​Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dapat merupakan bentuk penghalangan keadilan, yang bertentangan dengan perintah Pengadilan Internasional (ICJ) yang mengharuskan Israel mengizinkan penyidik ​​internasional memasuki Gaza dan mengambil tindakan untuk memastikan terpeliharanya bukti.”

Albanese berpendapat bahwa “genosida yang sedang terjadi saat ini tidak diragukan lagi merupakan konsekuensi dari status luar biasa dan impunitas berkepanjangan yang diberikan kepada Israel.”

Ia menunjuk pada dugaan pelanggaran hukum internasional oleh Israel, dan menyatakan bahwa “Israel telah secara sistematis dan terang-terangan melanggar hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan (PBB) dan perintah ICJ,” yang, katanya, telah memperkuat pembangkangan Israel terhadap hukum internasional.

Albanese menambahkan bahwa "ketika dunia menyaksikan genosida kolonial-pemukim pertama yang disiarkan langsung, hanya keadilan yang dapat menyembuhkan luka yang dibiarkan membusuk karena alasan politik."

Albanese menghimbau masyarakat internasional untuk mengambil tindakan cepat dan tegas, dengan menegaskan bahwa “negara-negara anggota harus campur tangan sekarang untuk mencegah kekejaman baru yang akan semakin merusak sejarah manusia.”

Ia mendorong negara-negara untuk menggunakan semua pengaruh politik yang ada, termasuk menerapkan embargo senjata dan sanksi penuh, untuk memastikan bahwa Israel menghentikan serangannya terhadap Palestina, menyetujui gencatan senjata, dan sepenuhnya menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki sebagaimana yang diuraikan dalam pendapat penasihat ICJ tertanggal 19 Juli.

Albanese mendesak negara-negara untuk secara resmi mengakui Israel sebagai “negara apartheid dan pelanggar hukum internasional yang terus-menerus” sekaligus mendukung penyelidikan yang komprehensif dan independen.

Ia juga meminta negara-negara untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, mendanai sepenuhnya dan melindungi UNRWA, dan mendesak Jaksa ICC untuk menyelidiki potensi kejahatan genosida dan apartheid yang dilakukan oleh Israel.

SUMBER: Palestine Chronicle