Dalam rekomendasinya, ADB menekankan kebutuhan mendesak akan kerangka kebijakan perkotaan yang komprehensif.

Laporan tersebut menguraikan beberapa tindakan utama yang harus diambil Pakistan untuk meningkatkan kelayakan huni kota-kotanya: 

Investasi dalam infrastruktur: ADB menekankan perlunya peningkatan investasi dalam infrastruktur perkotaan, khususnya dalam sistem penyediaan air, sanitasi, pengelolaan limbah, dan transportasi umum. 

Perumahan terjangkau dan perencanaan kota: Mengembangkan solusi perumahan terjangkau dan menerapkan langkah-langkah perencanaan kota yang efektif sangat penting untuk mengakomodasi populasi perkotaan yang terus bertambah. 

Laporan tersebut menyarankan peraturan yang lebih ketat untuk mengekang proliferasi permukiman informal dan mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Selain itu, laporan ADB juga merekomendasikan bahwa penanganan masalah lingkungan, seperti polusi udara dan air, harus menjadi prioritas utama. 

Laporan tersebut merekomendasikan penegakan peraturan lingkungan yang lebih ketat, mengurangi emisi industri, dan mempromosikan ruang hijau di dalam kota. 

ADB juga menyarankan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan untuk mengekang korupsi dan inefisiensi.

Kemitraan publik-swasta: Laporan tersebut merekomendasikan untuk mendorong kemitraan publik-swasta (KPS) untuk mendanai dan mengelola proyek perkotaan skala besar, seperti jaringan transportasi dan sistem pengelolaan limbah.

Kualitas Hidup Masyarakat Pakistan

Dalam kesimpulannya, laporan tersebut menunjukkan bahwa populasi Pakistan yang melonjak menambah tekanan pada kota-kotanya karena posisi ekonomi makro-nya masih belum pasti dan mengusulkan model urbanisasi baru untuk membantu membuat kota-kotanya lebih tangguh dan layak huni.

Menurut Editorial yang diterbitkan di harian berbahasa Inggris terkemuka di Pakistan, Dawn, membeberkan bahwa negara tersebut harus memperhatikan saran yang diberikan ADB dan ahli lain.

"Warga Pakistan layak mendapatkan kota yang lebih bersih, lebih hijau, dan berkelanjutan yang menawarkan kesempatan yang sama bagi semua orang, dan diatur oleh undang-undang yang transparan dan lembaga yang berfungsi, sementara daerah kumuh perkotaan harus digantikan dengan perumahan yang terjangkau dan bermartabat bagi kelas pekerja," kata Editorial tersebut, merujuk pada pemerintah. 

Laporan ADB menyajikan pandangan yang serius tentang keadaan kota-kota Pakistan saat ini, yang menggambarkan kondisi kehidupan yang semakin tidak layak huni karena urbanisasi yang cepat, infrastruktur yang tidak memadai, dan tata kelola yang buruk. 

Laporan tersebut memperingatkan bahwa tanpa tindakan segera, tantangan yang dihadapi pusat-pusat perkotaan hanya akan meningkat, yang memengaruhi kualitas hidup jutaan penduduk.