Pilpres AS 2024: Pandangan Kamala Harris dan Donald Trump Soal Ukraina hingga Gaza
Pandangan tentang kebijakan luar negeri menjadi salah satu perhatian penting bagi Kamala Harris dan Donald Trump di Pilpres AS 2024.
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 bakal segera digelar pada Selasa (5/11/2024) hari ini.
Jelang Pilpres AS 2024, banyak isu-isu penting yang seringkali diangkat oleh kedua capres, salah satunya adalah kebijakan luar negeri.
Capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris dan capres dari Partai Republik, Donald Trump memiliki pandangan tersendiri mengenai kebijakan luar negeri AS.
Baik Kamala Harris dan Donald Trump memiliki pandangan sendiri bila membahas tentang perang Rusia-Ukraina, Gaza, bahkan China.
Lantas, bagaimana pandangan Kamala Harris dan Donald Trump tentang kebijakan luar negeri AS?
Perang Rusia-Ukraina
Dikutip dari Reuters, capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris nampaknya mendukung penuh bantuan AS yang berkelanjutan kepada Ukraina saat memerangi invasi Rusia.
Bahkan, Harris kerap kali membantu Presiden Joe Biden untuk menggalang sekutu di Eropa untuk mendukung Ukraina.
Termasuk mengatur sanksi terhadap ekspor dan pejabat Rusia, dan telah bertemu tujuh kali dengan Presiden Ukraina, Vlodymyr Zelensky.
Namun, Harris sempat menyarankan agar Ukraina menyerahkan wilayahnya untuk mengamankan perdamaian sebagai "usulan untuk menyerah".
Sementara capres dari Partai Republik, Donald Trump telah menyerukan perdamaian yang dinegosiasikan antara Ukraina dan Rusia.
Baca juga: Inilah Cara-cara Donald Trump Merebut Kemenangan Pemilu AS 2024
Dalam negosiasi tersebut, menunjukkan bahwa sebagian wilayah Ukraina pada akhirnya dapat berada di bawah kendali Rusia.
Trump mengatakan tidak akan memberikan lebih banyak uang kepada Ukraina dan menentang undang-undang bantuan di Kongres.
Sejak itu, Trump menyatakan keamanan Ukraina merupakan kepentingan penting AS.
Bahkan, Trump gembar-gembor dapat mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia dalam waktu 24 jam, meski belum mengatakan caranya.