Profil Israel Katz Menteri Pertahanan Baru Israel, Punya Catatan Kriminal, Borok IDF Terungkap 

TRIBUNNEWS.COM - Dalam langkah mengejutkan pada Selasa (5/11/2024) malam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya, Yoav Gallant.

Netanyahu kemudian menunjuk Israel Katz sebagai menteri pertahanan baru Israel. Sedangkan urusan luar negeri Israel, Netanyhu berikan kepada ketua partai Kanan Nasional, Gideon Sa'ar.

Pemecatan Yaov Gallant dengan sendirinya dinilai sejumlah analis justru mengungkap sejumlah kelemahan yang ditutupi Israel semasa Perang Gaza sejak 7 Oktober 2023 silam.

Baca juga: Rahasia Hamas Masih Bisa Terus Tewaskan Tentara Israel Meski Diberondong IDF dalam Setahun Perang

Pemecatan ini disebutkan menjadi gambaran betapa klaim-klaim Israel tentang pencapaian target perang, jauh dari kenyataan.

Militer Israel (IDF) yang selama ini menyebut bisa meraih progress, nyatanya belum mampu membongkar sepenuhnya jaringan milisi pembebasan Palestina di Gaza.

Selain belum bisa mencapai target perang, pemecatan Gallant ini juga memunculkan apa yang selama ini ditutupi Israel, tingginya angka korban jiwa di kalangan IDF.

Sebagai catatan, posisi Gallant telah beberapa kali diancam dicopot karena sering berselisih dengan Netanyahu tentang kebijakan perang.

Namun, hal dianggap paling fatal adalah saat Yoav Gallant getol menyuarakan pelolosan aturan tentang perekrutan kaum Yahudi ortodoks untuk ikut wajib militer.

Kebutuhan akan personel militer yang mendesak ini menunjukkan tingginya angka korban jiwa IDF sehingga harus merekrut kalangan yang selama ini tak tersentuh aturan.

Di sisi berlawanan, Netanyahu, yang didukung oleh sayap kanan ultranasionalis, cenderung menyalahkan Gallant yang dianggap tidak pandai mengelola militer.

Keputusan pemecatan Gallant juga akan menimbulkan perpecahan di pemerintahan pimpinan Netanyahu.

Siapa Israel Katz?

Israel Katz, yang telah menjabat sebagai menteri luar negeri sejak awal tahun ini, menjadi terkenal karena komentarnya yang blak-blakan dan sering bermusuhan terhadap Palestina dan PBB.

Lahir di kota pesisir Ashkelon pada tahun 1955 dari orang tua yang beremigrasi dari Rumania, ia belajar di sekolah agama Or Etzion di bawah Rabbi Haim Drukman, seorang pemimpin terkemuka dalam gerakan agama global Zionis.

Pada tahun 1973, Israel Katz bergabung dengan tentara Israel, menjabat sebagai perwira di Brigade Penerjun Payerise ke-890. 

Ia juga menjabat sebagai cadangan selama Perang Lebanon 1982.

Pada tahun 1984, ia menjadi wakil direktur di bawah Menteri Industri dan Perdagangan Ariel Sharon, posisi di mana Katz dilaporkan menjadi anak didik mantan pemimpin Israel.

Sejak 1998, ia telah bertugas di Knesset, parlemen negara itu, mewakili partai Likud Netanyahu.

Sepanjang karier politiknya, Katz telah mempertahankan kebijakan ekstremis terhadap kehadiran Palestina di wilayah pendudukan, secara terbuka mendukung perluasan permukiman di Tepi Barat dan menentang solusi dua negara.

Catatan Kriminal

Pada akhir 1980an, saat menjabat sebagai wakil direktur di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Israel Katz menghadapi tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Tuduhan itu berasal dari insiden di mana Israel Katz, yang SIM-nya ditangguhkan, membujuk seorang sopir kantor untuk bersaksi secara salah kalau dia adalah orang yang mengemudi.

Meskipun Israel Katz mengaku bersalah, tuduhan dan tuntutan soal pasal penipuan dan pelanggaran kepercayaan akhirnya diberhentikan.

Pada tahun 2009, Jaksa Agung Menachem Mazuz memutuskan untuk menutup penyelidikan atas penunjukan politik yang dilakukan Israel Katz saat memimpin Kementerian Pertanian (2003-2006), meskipun ada rekomendasi polisi untuk mendakwanya atas penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Sejak itu, Katz telah memegang beberapa peran menteri di bawah Netanyahu, termasuk posting sebelumnya sebagai menteri luar negeri pada 2019-2020.

Dia juga menjabat sebagai menteri keuangan pada 2020-2022 dan transportasi pada 2009-2019.

Pada Januari 2023, ia diangkat sebagai menteri energi dan infrastruktur sebelum pindah ke Kementerian Luar Negeri pada Januari. 1 tahun ini.

Mendorong Penggusuran Warga Palestina di Tepi Barat yang Diduduki Israel

Selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri, Israel Katz dikenal karena pendekatan agresifnya, menghindari bahasa diplomatik yang mendukung pernyataan provokatif tentang tokoh-tokoh internasional.

Pada bulan Agustus, ia menyerukan “penggusuran” warga Palestina dari kota-kota dan kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki, mirip dengan tindakan baru-baru ini di Gaza.

Israel Katz berpendapat, "Ini adalah perang di semua lini, dan kita harus memenangkannya."

Dia mengusulkan sementara mengevakuasi penduduk kamp-kamp seperti Jenin untuk fokus pada pembongkaran apa yang disebutnya “infrastruktur teror” di sana, menggemakan langkah-langkah yang diambil di Gaza.

Mengusir Semua Orang Palestina di Gaza

Pada Februari 2024, Israel Katz menyarankan untuk membangun sebuah pulau buatan di lepas pantai Gaza untuk merelokasi penduduk Palestina, menggantikan mereka dengan pemukim Yahudi.

Kementerian Luar Negeri Israel kemudian membantah kalau  ini adalah niat dari proposal, yang dilaporkan Katz kepada rekan-rekan Eropa.

Dikatakan bahwa idenya adalah untuk sebuah pelabuhan yang akan didirikan di pulau buatan yang diusulkan di lepas pantai Gaza.

Menargetkan Badan PBB

Israel Katz juga memimpin upaya untuk mengkriminalisasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Dia mendorong mendukung kampanye yang memuncak dalam pemungutan suara Knesset baru-baru ini untuk melarang badan tersebut di wilayah Palestina.

Bermusuhan dengan Sekjen PBB

Bulan lalu, Katz menyatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres “persona non grata” di Israel, menuduhnya antisemitisme setelah Guterres diduga gagal “dengan tegas mengutuk” serangan rudal Iran terhadap Israel.

Israel telah melanjutkan serangan yang menghancurkan di Gaza sejak Oktober. 7, 2023 serangan oleh Hamas, menewaskan hampir 43.400 orang dan membuat daerah kantong itu hampir tidak dapat dihuni.

Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di daerah kantong yang diblokade.

(oln/Anews/*)