Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa kesepakatan ekonomi tentang isu maritim dengan Cina mencakup perikanan dan konservasi ikan, dan berharap hal ini akan menjadi model untuk menjaga perdamaian dan persahabatan.

Namun, beberapa analis Indonesia mengatakan penandatanganan perjanjian semacam itu dapat memiliki dampak negatif dan diartikan sebagai perubahan sikap Indonesia pada isu klaim Laut Cina Selatan.

"Jika kita merujuk pada pernyataan resmi bersama, itu berarti kita mengakui klaim yang tumpang tindih," kata analis maritim Aristyo Rizka Darmawan, seraya menambahkan bahwa hal ini dapat mengorbankan hak berdaulat Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya di ZEE-nya.

Indonesia mungkin telah menandatangani perjanjian tersebut dengan maksud untuk meningkatkan hubungan ekonomi, tambahnya.

Klaus Heinrich Raditio, seorang dosen politik Cina, mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki klaim yang tumpang tindih dan inklusi klausul ini dalam pernyataan bersama adalah "tidak tepat".

"Pernyataan bersama ini mempertaruhkan kepentingan nasional kita," katanya, seraya menambahkan bahwa hal ini masih bisa dinegosiasikan ulang.

Prabowo pilih kolaborasi daripada konfrontasi

Dalam kunjungannya ke Cina, Prabowo menyerukan kolaborasi daripada konfrontasi dengan Cina. Hal ini Prabowo sampaikan setelah penandatanganan kesepakatan senilai $10 miliar (sekitar Rp155 triliun) pada forum bisnis di Beijing, sebelum menuju ke AS.

Prabowo Subianto mengatakan di forum tersebut bahwa Indonesia ingin menjadi bagian dari kebangkitan Cina, tidak hanya sebagai kekuatan ekonomi tetapi juga sebagai "kekuatan peradaban".

"Kita harus memberi contoh bahwa di era modern ini, kolaborasi, bukan konfrontasi, adalah jalan menuju perdamaian dan kemakmuran," katanya.

Prabowo dan Xi Jinping sepakat untuk memperdalam hubungan, dengan menjadikan keamanan sebagai "pilar" kelima kerja sama selain politik, ekonomi, maritim, dan pertukaran antar Masyarakat pada Sabtu lalu (9/11). Kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan pertama antara menteri luar negeri dan pertahanan pada 2025, menurut pernyataan bersama.

"Indonesia sangat jelas," kata Subianto. "Kami selalu non-blok, kami selalu menghormati semua kekuatan besar di dunia."

Indonesia tetap berada di pinggiran sengketa teritorial Laut Cina Selatan antara Cina dengan negara-negara di Asia Tenggara. Meski tidak memiliki perselisihan resmi dengan Beijing, Indonesia mengatakan kapal patroli mereka berulang kali mengusir kapal penjaga pantai Cina di perairan Natuna.

rs/pkp (Reuters, AP)