TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan akan menyusun rencana untuk melanjutkan aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat.

Kabar ini muncul setelah Donald Trump kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), sekutu utama Israel.

"Perdana Menteri Israel mendukung seruan dari para menterinya untuk memaksakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat tahun depan setelah Presiden AS Donald Trump menjabat," lapor surat kabar Israel, KAN, Rabu (13/11/2024).

Dalam pembicaraan pribadi baru-baru ini, Netanyahu mengatakan masalah kedaulatan di Tepi Barat harus kembali menjadi agenda begitu Donald Trump berada di Gedung Putih.

Hal ini menyelaraskan Netanyahu dengan anggota koalisi yang telah mendorong langkah seperti itu tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan kemenangan Donald Trump akan menciptakan peluang utama bagi Israel untuk mencaplok Tepi Barat.

Selain sebagai Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich memegang jabatan di Kementerian Pertahanan Israel untuk mengawasi administrasi Tepi Barat yang diduduki dan permukimannya.

“Kami hampir menerapkan kedaulatan pada pemukiman di Yudea dan Samaria selama masa jabatan terakhir Donald Trump, dan sekarang saatnya untuk mewujudkannya,” tulisnya di media sosial X pada Senin (11/11/2024).

“(Tahun) 2025: tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria,” lanjutnya, menggunakan nama Alkitab yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel yang merupakan ekstremis Zionis, Itamar Ben-Gvir, juga menyambut kemenangan Donald Trump sebagai jalan menuju pencaplokan Tepi Barat.

Kemenangan Donald Trump telah mendorong para pemimpin sayap kanan Israel untuk mendorong pencaplokan dan perluasan permukiman Tepi Barat.

Baca juga: Dubes AS Mike Huckabee: Donald Trump Akan Bantu Israel Caplok Tepi Barat

Rencana untuk memperluas pencaplokan wilayah atas pemukiman Lembah Yordan dan Tepi Barat dimulai sejak 2020, ketika Netanyahu meminta persetujuan Donald Trump untuk melangkah maju.

KAN melaporkan rencana aneksasi siap dilaksanakan.

"Pada tahun 2020, sebagai bagian dari 'Kesepakatan Abad Ini', Donald Trump, tim Wakil Perdana Menteri Yariv Levin, yang bekerja sama dengan pejabat AS, menyiapkan peta, peraturan, dan rancangan resolusi pemerintah," lapor KAN.