Dukungan Nanihara ini juga terjadi akibat kesepakatan politik dengan pemimpin Partai Asosiasi Konsumen dan Pembayar Pajak (ACT), David Seymour.

Penulis rancangan undang-undang tersebut yakni Ketua Partai ACT, David Seymour, pun buka suara terkait protes tersebut.

Seymour berargumen bahwa prinsip-prinsip perjanjian sebelumnya menciptakan perpecahan dengan memberikan hak khusus kepada Maori. 

Karena itulah ia dan Partai ACT memajukan RUU tersebut ke parlemen.

“Tidak ada hukum atau pengadilan yang pernah mendefinisikan prinsip-prinsip ini secara tegas,” kata Seymour.

Namun demikian, para kritikus mengecam langkah ini sebagai oportunisme politik. 

Willie Jackson, seorang anggota parlemen Maori yang berpengalaman, dengan keras mengecam Seymour di parlemen, menuduhnya berupaya memecah belah bangsa.

Rawiri Waititi, sesama anggota parlemen dari Te Pati Maori, memperingatkan bahwa mendukung rancangan undang-undang ini sama saja dengan berkontribusi pada kerusakan komunitas Maori.

Sidang mencapai puncaknya ketika aksi protes haka Maipi-Clarke dimulai.

Anggota parlemen oposisi dan penonton bergabung, menciptakan suara ritual Haka yang bergemuruh dan menghentikan jalannya sidang.

Upaya Ketua Gerry Brownlee untuk memulihkan ketertiban gagal, yang akhirnya berujung pada penangguhan Maipi-Clarke dan dua anggota parlemen lainnya untuk hari itu.

Siaran langsung sidang tersebut diputus ketika para penentang mendekati kursi Seymour, mencerminkan ketegangan luar biasa yang mengelilingi rancangan undang-undang tersebut.

(Tribunnews.com/Bobby)