Ditegaskannya lagi peningkatan pendanaan sangat penting untuk memastikan semua pihak dapat menyampaikan rencana nasional baru. "Untuk memberi setiap pemerintah kesempatan untuk meraup manfaat dari energi terbarukan yang bersih dan murah serta transisi energi yang adil, sekaligus mempercepat pengurangan emisi."

Hal ini juga penting untuk memungkinkan semua negara melindungi diri mereka sendiri, dan rakyat mereka, dari bencana iklim dan untuk membangun kepercayaan antarnegara.

Sekjen PBB menyebutkan, minggu lalu, bank pembangunan multilateral mengumumkan peningkatan signifikan dalam pendanaan iklim untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah sebesar $120 miliar per tahun pada tahun 2030 dengan $65 miliar lainnya dimobilisasi dari sektor swasta.

Germanwatch: Kinerja perubahan iklim Indonesia menurun, batu bara biang keroknya

Energi terbarukan juga termasuk tema penting dalam pertemuan dunia terkait perubahan iklim. Saat ini energi terbarukan mengalami kemajuan pesat di hampir setiap negara dengan emisi tinggi. Namun, masih banyak negara yang masih berpegang teguh pada model bisnis bahan bakar fosil. Hal ini ditunjukkan dalam Indeks Kinerja Perubahan Iklim (CCPI 2025) yang diterbitkan Germanwatch, NewClimate Institute, dan CAN International jelang COP29 berakhir.

Setiap tahun, CCPI menilai kemajuan yang dibuat oleh penghasil emisi terbesar di seluruh dunia dalam hal emisi, energi terbarukan, dan kebijakan iklim. Dalam daftarnya tertera 63 negara ditambah Uni Eropa yang dinilai dalam CCPI bertanggung jawab atas 90% emisi global.

Tiga peringkat teratas tetap kosong seperti tahun-tahun sebelumnya. Denmark tetap menjadi negara dengan peringkat teratas (ke-4), Belanda menyusul di peringkat ke-5, sedangkan Inggris menempati posisi ke-6.

Penghapusan penggunaan batu bara dan janji pemerintah untuk tidak memberikan lisensi baru bagi proyek bahan bakar fosil memainkan peran penting dalam peningkatannya. Namun beberapa negara mengalami penurunan peringkat, termasuk Indonesia yang jatuh di posisi 42.

Dalam wawancara dengan DW, Giovanni Maurice Pradipta dari Germanwatch menjelaskan dari hasil penelitian CCPI, indikator peraturan atau kebijakan di Indonesia mengenai iklim tidak bergerak begitu banyak dari tahun lalu. Banyak program-program yang dijanjikan atau undang-undang yang belum keluar atau prosesnya masih di tengah jalan sehingga peringkat Indonesia untuk tahun ini dinilai masih di bawah performa.

"Lalu satu dokumen penting dari peta jalan transisi energi Indonesia, yaitu dokumen yang diluncurkan untuk Just Energy Transition Partnerships (JETPs) bulan November 2023 mempunyai prioritas sektor yang belum jelas dan hanya berpusat kepada proyek individual," ujar Giovanni.

Untuk bisa meningkatkan peringkatnya lagi menurut Giovanni, ambisi iklim Indonesia yang akan memetakan jalan pengurangan emisi lima tahun ke depan harus jauh lebih ambisius daripada enhance NDC sebelumnya. Sebagai catatan, sampai sekarang Indonesia sudah punya tiga dokumen NDC dan yang terakhir adalah enhance NDC.

"Sampai sekarang, Indonesia belum mempunyai batas emisi atas, di mana itu adalah batas maksimum Indonesia mengeluarkan emisi atau emission cap. Bila informasi saya benar dari konsultasi publik enhance NDC kemarin Indonesia seharusnya akan luncurkan tersebut kita harap hal-hal seperti ini akan bertahan di peluncuran berikut yang kita harapkan di awal tahun depan."

Giovanni menambahkan. solusi keduanya adalah dengan mematikan pelan-pelan pembangkit listrik batu bara atau coal phase out. "Ada kesalahan informasi soal ini, bahkan di tataran dokumen CCPI misalnya yang kita masih belum mengerti apakah benar-benar Indonesia akan melakukan coal phase out dengan baik dan cepat," ujarnya.

"Alasannya kenapa jangan menggunakan batu bara adalah semata-mata karena empat atau sekitar 40% emisi dunia itu berasal dari sektor energi, maka sektor energilah salah satu target pengurangan emisi paling besar. Di Indonesia sumber listriknya masih sangat mengandalkan batubara."

Cina berada di peringkat ke-55 dalam CCPI, turun ke level yang sangat rendah karena dinilai masih sangat bergantung pada batu bara dan tidak memiliki target iklim yang memadai. AS, penghasil emisi terbesar kedua, tetap berada di posisi ke-57.

Editor: Arti Ekawati