TRIBUNNEWS.COM - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dikabarkan akan melarang orang transgender bertugas di militer AS.

"Rencana tersebut mengharuskan Donald Trump menandatangani perintah eksekutif segera setelah ia menjabat, yang akan memberhentikan personel trans yang sedang bertugas dan melarang orang itu mendaftar di masa mendatang," lapor The Times pada Senin (25/11/2024), mengutip sumber pertahanan AS.

Sekitar 15.000 anggota aktif militer AS adalah transgender.

Mereka akan diberhentikan karena alasan medis dan dianggap tidak layak bertugas. 

Namun, tidak jelas apakah mereka harus menjalani pemeriksaan tertentu untuk menentukan status trans mereka.

"Undang-undang ini juga akan melarang kaum transgender untuk bergabung dengan militer dan akan dilakukan pada saat hampir semua cabang angkatan bersenjata AS gagal memenuhi tujuan perekrutan," lapor The Times.

Donald Trump Pernah Larang Orang Transgender Tugas di Militer AS

Pada masa jabatannya yang pertama, Donald Trump melarang orang transgender secara terbuka untuk bergabung dengan militer, tetapi mengizinkan mereka yang sudah bertugas untuk tetap bekerja.

Pada tahun 2018, Donald Trump mengklaim ia telah berkonsultasi dengan para ahli militer dan menyimpulkan orang transgender tidak boleh bertugas di militer dalam kapasitas apa pun.

Donald Trump mengatakan mengizinkan orang transgender masuk ke dalam jajaran militer akan menimbulkan biaya medis yang sangat besar karena mereka diduga memerlukan perawatan hormon yang mahal.

Larangan tersebut dicabut oleh Presiden AS Joe Biden pada tahun 2021.

Baca juga: Trump Tunjuk Pam Bondi Pimpin Departemen Kehakiman AS

Beberapa sumber berpendapat bahwa larangan itu akan berdampak pada perekrutan tentara AS yang saat ini mulai menurun.

"Memberhentikan lebih dari 15.000 personel secara tiba-tiba, terutama mengingat target perekrutan militer yang kurang dari 41.000 orang tahun lalu, menambah beban administratif bagi unit-unit tempur, merusak kekompakan unit, dan memperparah kesenjangan keterampilan yang kritis," kata Rachel Branaman, kepala Modern Military Association of America, kepada The Times.

Menurutnya, dampak dari pemecatan ribuan personel militer akan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun dan biaya miliaran dolar untuk menggantikannya.

Selain itu, juga dapat menyebabkan gangguan di seluruh angkatan darat AS.

Juru bicara Donald Trump menolak untuk mengomentari laporan tersebut.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)