TRIBUNNEWS.COM - Tim transisi presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah menandatangani perjanjian dengan Gedung Putih untuk membuka akses ke pengarahan dan kegiatan transisi penting.

Dengan adanya kesepakatan ini, anggota pemerintahan Biden kini dapat mempersiapkan rekan-rekan baru mereka untuk serah terima pada tanggal 20 Januari.

Penandatanganan ini dilakukan setelah penundaan yang cukup lama, yang sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran tim Trump terhadap perjanjian etika yang diwajibkan.

Dengan perjanjian ini, pejabat transisi Trump akan segera mendapatkan akses ke berbagai lembaga di seluruh pemerintah federal.

Hal ini memungkinkan tim presiden terpilih untuk bertemu dengan pejabat yang akan berakhir masa jabatannya dan menerima pengarahan tentang kegiatan departemen.

Namun, tim transisi belum menandatangani perjanjian dengan Departemen Kehakiman untuk memproses izin keamanan yang diperlukan bagi staf untuk mengakses informasi rahasia selama masa transisi.

“Transisi sudah memiliki perlindungan keamanan dan informasi yang sudah ada, yang berarti kita tidak memerlukan pengawasan pemerintah dan birokrasi tambahan,” ujar seorang pejabat Gedung Putih, dikutip dari CNN.

Tim Trump melewati tenggat waktu awal untuk menandatangani perjanjian Gedung Putih yang seharusnya jatuh tempo pada 1 Oktober.

Keterlambatan ini sebagian disebabkan oleh kekhawatiran atas janji etika yang menyatakan komitmen untuk menghindari konflik kepentingan setelah dilantik.

Baca juga: Trump Tunjuk Jay Bhattacharya Pimpin Institut Kesehatan Nasional

Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani, tim transisi Trump memposting rencana etika di situs web GSA, sesuai dengan Undang-Undang Transisi Presiden yang disahkan oleh Kongres.

Perjanjian Gedung Putih membuka akses ke lembaga-lembaga penting dan dapat memfasilitasi persiapan bagi calon anggota Kabinet.

“Keterlibatan ini memungkinkan calon anggota Kabinet untuk memulai persiapan penting, termasuk pengerahan tim pendaratan ke setiap departemen,” kata Susie Wiles, kepala staf baru.

Juru bicara Gedung Putih, Saloni Sharma, mengonfirmasi penandatanganan perjanjian tersebut dan menekankan pentingnya transisi yang aman demi keamanan nasional.

Tantangan dalam Persiapan Transisi

Meskipun perjanjian telah ditandatangani, kurangnya nota kesepahaman sebelumnya telah mengganggu persiapan untuk salah satu prioritas Trump, yaitu penegakan imigrasi.

Tanpa pembicaraan transisi formal, pejabat ICE harus mengandalkan informasi publik untuk menilai sumber daya dan dana yang diperlukan untuk melaksanakan rencana deportasi.

“Tanpa adanya pembagian informasi resmi, badan federal yang penting tidak tahu apa-apa,” ungkap seorang sumber yang dekat dengan perencanaan transisi.

Respon dari Pengamat dan Legislator

Beberapa pengamat mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi ancaman terhadap keamanan nasional akibat keterlambatan dalam penandatanganan perjanjian.

Max Stier, presiden dan CEO dari Kemitraan untuk Layanan Publik, menekankan pentingnya akses langsung ke informasi lembaga federal untuk keberhasilan transisi.

Namun, Senator Elizabeth Warren mempertanyakan ketentuan etika yang diterapkan oleh tim Trump.

“Tampaknya ada kesenjangan serius antara perjanjian etika transisi Trump dan hukum yang berlaku,” katanya.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)